You are currently viewing Olly Terima DIPA Sulut 2019
Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2020, dari Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Kamis 14 November 2019.

Olly Terima DIPA Sulut 2019

MANADO, publikreport.com – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi), menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran (TA) 2020 kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey di Istana Negara, Jakarta, Kamis 14 November 2019. Hal sama juga diterima seluruh kementerian/lembaga, instansi vertikal dan pemerintah daerah.

Pesan Jokowi

Kepada pemerintah daerah, kementerian/lembaga, Jokowi memerintahkan agar segera Iakukan belanja anggaran, jangan sampai ada proyek yang tertunda karena proses belanja yang terlambat.

Segera setelah ini lelang, pelaksanaan Januari sudah dilakukan. Jangan nunggu-nunggu, udah. Ini perintah,” tegasnya.

Diketahui, DIPA untuk kementerian dan lembaga total mencapai Rp909 triliun. Sementara total anggaran untuk transfer ke daerah sebesar Rp556 triliun.

Segera Iakukan belanja terutama bagi belanja modal, menurut Jokowi, karena itu akan memberikan pengaruh, menjadi pemicu bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

Belanja secepat-cepatnya. Saya harapkan jangan sampai yang kemarin saya sampaikan, November masih ada Rp31 triliun dalam proses e-tendering, ini konstruksi. Oleh sebab itu, mulailah sejak Januari tahun depan ini,” pesannya.

Selain itu Jokowi juga memastikan agar APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Serapan APBN harus ditujukan bagi manfaat yang diterima masyarakat. Oleh karena itu besaran serapan bukan lagi menjadi tolak ukur utama dalam pemanfaatan APBN. Namun, seberapa besar dampak yang dihasilkan dari serapan anggaran tersebut menjadi yang utama.

Karena dulu bangga kalau realisasinya 99 persen atau 100 persen, tapi rakyat dapat manfaat atau tidak dari belanja itu?” tandasnya. | VERONICA DSK

Leave a Reply