You are currently viewing Opini WTP, Sulut Minus Minut
Kantor BPK Perwakilan Sulut di Jalan 17 Agustus, Bumi Beringin, Kota Manado.

Opini WTP, Sulut Minus Minut

MANADO, publikreport.com – Pemerintah Kota Manado, Bitung, Tomohon, Kotamobagu, Kabupaten Minahasa, Minahasa Selatan (Minsel), Minahasa Tenggara (Mitra), Bolaang Mongondow (Bolmong), Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud dan Kepulauan Sitaro (Siau, Tagulandang, Biaro), meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI). Hanya Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) yang memperoleh opini Tidak Wajar atau adversed opinion dari BPK.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD TA 2020 pemerintah kabupaten/kota se-Sulut ini diserahkan BPK, Senin 03 Mei 2021, kepada para kepala daerah dan Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) masing-masing.

BACA JUGA: Pemprov Sulut (Kembali) Raih WTP dari BPK

Sebagai informasi, -dikutib dari laman bpk.go.id-, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK melakukan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.

Kecukupan pengungkapan (adequate disclosures).

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Efektivitas sistem pengendalian intern.

Opini dihasilkan dari pemeriksaan keuangan yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tujuan pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Leave a Reply