Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Airmadidi saat memanggil salah satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Pemanggilan terkait dugaan pemberikan dukungan kepada bakal calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan bakal calon Bupati Kabupaten Minut.
Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Airmadidi saat memanggil salah satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Pemanggilan terkait dugaan pemberikan dukungan kepada bakal calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan bakal calon Bupati Kabupaten Minut.

Panwascam Airmadidi Dinilai Tak Tahu Aturan

POLITIK

AIRMADIDI, publikreport.com – Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Airmadidi dinilai tidak tahu aturan. Tudingan ini disampaikan menyusul dipanggilnya salah satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) oleh Panwascam, Rabu 26 Februari 2020. ASN tersebut dipanggil terkait dugaan memberikan dukungan kepada salah satu bakal calon Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan bakal calon Bupati Kabupaten Minahasa Utara (Minut). Dukungan diduga diberikan oknum ASN tersebut lewat akun media sosial (medsos) facebooknya.

Pengamat Politik Sulut, Taufik Tumbelaka menilai selama belum ada penetapan kepala daerah, siapa saja termasuk ASN bisa menyatakan dukungan.

“Kan belum ada penetapan resmi dari KPU (Komisi Pemilihan Umum) karena belum ada yang mendaftar. Jadi semua orang termasuk ASN bisa mendukung dan foto bareng sama bakal calon. Tapi saat ini semua belum ada penetapan. ODSK saja walau sudah ada SK, tapi belum ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon peserta Pilkada,” jelasnya.

BACA JUGA: Pilkada, Bupati Tinjau Kesiapan KPU dan Bawaslu Minut

BACA JUGA: Maju Calon Gubernur, Vonnie: Untuk Menyelamatkan Sulut

BACA JUGA: Shintia Mendaftar Cabup, Vonnie: Saya Gubernur, Anak Saya Bupati

Dirinya pun mengingatkan soal Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dimana dalam UU tersebut ada pasal yang menyatakan kenetralan ASN.

“Nanti ada penetapan dulu dari KPU, baru ASN harus netral,” tambahnya. | GLENLY B

Leave a Reply