Syarat, Pegawai BUMD dan PNS Diberhentikan, Anggota DPRD di-PAW
Ruang pendaftaran Caleg Parol untuk Pemilu 2019 di KPU Kota Tomohon. Nampak, salah satu Komisioner KPU Kota Tomohon, Robby Golioth saat menerima tamu dari kepolisian, serta nampak Ketua Panwaslu Kota Tomohon, Jack Budiman serta anggota Panwaslu Rita Kambong, Selasa, 17 Juli2018.. (Foto: publikreport.com)

Syarat, Pegawai BUMD dan PNS Diberhentikan, Anggota DPRD di-PAW

TOMOHON, publikreport.com – Komisioner KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Tomohon, Robby Golioth menjelaskan tentang syarat pencalonan yang harus diajukan Partai Politik (Parpol) dalam pengajuan Calon Anggota DPRD untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2018.

“Salah satu syaratnya adalah Pegawai BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang menjadi Caleg (Calon Anggota Legislatif) dari salah satu Parpol harus siap diberhentikan. Demikian halnya anggota DPRD yang kemudian menjadi Caleg dari Parpol lain, juga harus siap diPAW (Pergantian Antar Waktu). Kesiapan ini dibuktikan dengan surat permohonan pemberhentian dari yang bersangkutan ke atasan atau Parpol masing-masing dan diajukan ke KPU,” jelas Robby, kepada publikreport.com, Selasa, 17 Juli 2018, di Kantor KPU Kota Tomohon.

Sebelum, tanggal 19 September 2018, menurut Robby, sudah harus Surat Keputusan (SK) Pemberhentian bagi PNS atau BUMD. Demikian halnya anggota DPRD yang untuk Pemilu 2019 mencalonkan diri dari Parpol lain.

Syarat dalam pengajuan Caleg oleh Parpol, Robby melanjutkan, syarat pencalonan yang harus di penuhi Parpol dan syarat bakal calon. Syarat pencalonan, seperti pengisian formulir B, B1, B2, B3, memasukan Surat Keputusan (SK) dan AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) serta dalam satu Daerah Pemilihan (Dapil) wajib Calegnya 100 persen, juga keterwakilan 30 persen perempuan.

“Semua ditandatangani dan cap basah ketua parpol,” ujarnya.

BACA JUGA: Pencegahan Jadi Fokus Bawaslu/Panwaslu Tomohon