Pejuang Lingkungan dan HAM Masih Rawan Kriminalisasi dan Kekerasan
Ilustrasi.

Pejuang Lingkungan dan HAM Masih Rawan Kriminalisasi dan Kekerasan

Kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan dan HAM (Hak Asasi Manusia) dinilai bakal terus terjadi karena instrumen perlindungan hukum terhadap masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup masih kurang memadai. Satu contoh, Undang-Undang Nomor 32.2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (UU PPLH) terutama Pasal 66, belum ada aturan pelaksana hingga tak implementatif alias tumpul.

Pasal 66 berbunyi ‘setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup baik dan sehat tak dapat dituntut pidana maupun digugat perdata.’ Pasal yang tampak kuat ini ternyata tak bergigi karena perlu aturan pelaksana lebih detail. Selama ini, masih ada multi tafsir hingga aturan berujung tak implementatif.

“Kita harus mendorong Pasal 66 ini implementatif. Jadi perlu penjelasan memadai, karena sering kali miss,” kata Arip Yogiawan, Ketua bidang Jaringan dan Kampanye Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam diskusi bertajuk Perlindungan Hukum Pembela HAM dan Pejuang Lingkungan secara daring, pekan lalu.

Berdasarkan pengalaman dia, aparat penegak hukum seringkali menafsirkan kata ‘memperjuangkan’ sebagai bentuk gugatan. Ketika pasal itu dipakai di pengadilan, pembelaan acap kali mental karena dinilai tidak melakukan perjuangan dengan langkah gugatan.

Padahal, katanya, perjuangan bisa juga dengan demonstrasi. Seringkali, katanya, demonstrasi dinyatakan bukan tindakan memperjuangkan Lingkungan Hidup. “Kita butuh otoritas yang menjelaskan pasal itu lebih detail,” katanya.

Bentuk detail yang dimaksud Yogi ialah penjabaran bentuk dari memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Dia contohkan, hak partisipasi masyarakat untuk menyatakan tidak dan atau menolak rencana pembangunan yang akan berdampak terhadap lingkungan yang baik dan sehat.

Ketika dia memakai pasal ini terhadap perkara pidana di Bandung Utara ketika membantu masyarakat mempertahankan wilayah yang jelas telah ditetapkan Pemda Bandung sebagai kawasan konservasi, tetap kalah karena berhadapan dengan pengembang perumahan.

“Pasal 66 ini diabaikan oleh pengadilan,” kata Yogi.

Diapun mendesak,pemerintah menelurkan produk Undang-undang turunan yang dapat menjelaskan Pasal 66. Penjelasan pasal itu, kata Yogi, seharusnya terumus dalam bentuk peraturan pelaksana, misal, lewat keputusan presiden atau peraturan menteri.

Tinggalkan Balasan