Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Jadi Fokus Pemerintah
Ilustrasi, sampah.

Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Jadi Fokus Pemerintah

JAKARTA, publikreport.com – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengecek langsung satu persatu dari 12 kota dan kabupaten yang mengusulkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Namun dari 12 kota dan kabupaten baru empat kota dan kabupaten yang dinyatakan siap melaksanakan PLTSa.

Mudah-mudahan tahun ini ada yang bisa selesai. Surabaya, Bekasi dan Solo progresnya cukup baik. Kemudian yang sudah mulai adalah DKI Jakarta,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung kepada wartawan usai Rapat Terbatas (Ratas) Perkembangan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 16 Juli 2019.

Daerah lain yang sebenarnya persoalannya relatif sudah tertangani dengan baik, menurut Pramono, adalah Bali.

Persoalan sampah ini, Pramono mengatakan, sudah cukup lama. Karena memang ada perbedaan persepsi, pandangan antara PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) dengan daerah-daerah yang ada.

Tadi Presiden menegaskan, karena Perpresnya sudah ada. Hitungannya sudah ada, Rp13 koma sekian per KWH (kilo watt hour), maka itulah yang dijadikan acuan. Maka diminta kepada PT PLN (Persero) dalam hal ini perhitungannya bukan berdasarkan keuntungan, tetapi sekali lagi adalah dalam rangka untuk pembersihan sampah di kota-kota yang ada,” jelasya.

Misalnya, Pramono mencontohkan, di Bekasi sudah hampir 1.700 ton per hari. Belum yang 8.000 ton per hari dari Bantar Gebang. Dari Bekasi sendiri sudah cukup tinggi.

Sehingga dengan demikian, Pramono melanjutkan, 4 kota prioritas, yaitu Surabaya, Bekasi, Solo, DKI akan dikawal secara langsung oleh Presiden untuk penyelesaiannya, kemudian yang kelima adalah Bali. Sedangkan 7 daerah lainnya diminta untuk membuat prototype sama dengan daerah-daerah yang lain.

Persoalan yang ada, Pramono mengungkapkan, selalu klasik, yaitu persoalan tipping fee, karena setiap daerah, hal yang berkaitan dengan tipping fee atau biaya pengelolaan sampah ini berbeda-beda. Jawa Timur misalnya cukup murah, hanya sekitar Rp150.

Padahal, Pramono melanjutkan, tipping fee di dalam Perpres (Peraturan Presiden) sudah diatur maksimum sebesar-besarnya adalah Rp500. Sehingga sudah ada payung hukumnya. Tetapi semuanya tidak berani mengambil posisi, mengambil kebijakan karena takut persoalan hukum dan sebagainya.

Presiden menegaskan bahwa risalah rapat pada hari ini adalah merupakan payung hukum. Termasuk payung hukum di dalam menyelesaikan semua persoalan yang ada di dalam penyelesaian sampah,” katanya seraya berharap, mudah-mudahan dengan demikian 5 daerah ini segera selesai, 7 daerah segera bisa mengikuti karena Perpresnya sudah sangat jelas terhadap hal tersebut.

Masalah penanganan PLTSa, Pramono menambahkan, memang berbeda-beda. Ia mengambil contoh DKI Jakarta misalnya tentunya persoalan sampah sangat serius. Karena itu, di DKI sendiri, hampir 2.000 yang siap untuk dijadikan pembangkit listrik tenaga sampah, sedangkan di daerah lain rata-rata itu 1.000 ton sudah cukup, seperti Solo.

Bekasi karena penyangga Jakarta dan kemudian juga Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, maka sampahnya cukup besar. Dan sampah ini menjadi persoalan yang yang cukup serius di beberapa kota besar, maka pembangkit listrik tenaga sampah dalam rangka menyelesaikan persoalan itu.

Jadi persoalan sampah harus diutamakan bukan persoalan keuntungan yang diperoleh secara pembangkit listriknya,” tambahnya.

Tinggalkan Balasan