You are currently viewing Pembangunan MPP Jangan Sekedar Euforia dan Mengikuti Tren
'Wale Kabasaran' Kantor Pelayanan Publik Kota Tomohon dengan banner zona integritas. (Foto: publikreport.com)

Pembangunan MPP Jangan Sekedar Euforia dan Mengikuti Tren

JAKARTA, publikreport.com – Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Diah Natalisa menjelaskan, pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) jangan hanya sekadar euforia dan mengikuti tren. Pembangunan MPP harus memperhatikan banyak hal agar pelayanan publik yang modern benar-benar terbangun. Salah satu tujuan jangka panjang adanya MPP, menurutnya adalah meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan bersama di Indonesia.

MPP juga memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, dan kenyamanan kepada masyarakat,” jelas Diah, pada rapat koordinasi (rakor) dengan salah satu pemerintah kota, Senin 01 Juli 2019, di Jakarta.

Lahirnya konsep MPP ini, Diah mengatakan, adalah berkat kunjungan ke Azerbaijan dan Georgia beberapa tahun yang lalu. Di kedua negara itu, konsep pelayanan satu pintu memiliki empat tipe pelayanan. Tipe-tipe itu adalah, direct service, mobile service, self service, dan e-service.

Di Indonesia, pembangunan MPP memiliki enam prinsip, yakni keterpaduan, berdayaguna, koordinasi, akuntabel, aksesibilitas, dan kenyamanan.

Hasil yang diharapkan adalah tercapainya tingkat efektifitas dan efisiensi dalam penerapan standar pelayanan,” tegasnya.

Komitmen kepala daerah serta integrasi pelayanan pusat dan daerah, menurut Diah, adalah salah satu kunci penyelenggaraan pelayanan terpadu generasi ketiga ini. Pemerintah daerah (pemda) yang hendak membangun MPP juga harus memperhatikan kerja sama antar penyelenggara layanan, serta menekankan kualitas pelayanan dan profesionalisme.

BACA JUGA: Beribu Harapan di Mal Pelayanan Publik

Dalam pembangunan MPP di berbagai daerah, Kementerian PANRB berperan memfasilitasi dan mengkoordinasikan pihak pemerintah pusat, daerah, BUMN/BUMD (Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah), serta swasta. Kementerian PANRB juga memberikan pendampingan dan studi tiru ke beberapa MPP yang dinilai baik dalam pelaksanaannya. | DORANG

Leave a Reply