You are currently viewing Pembangunan Pasar Rakyat, Pendidikan Tinggi, Dasar dan Menengah Dipercepat
Penjual dan pembeli di Pasar Beriman Tomohon. Para pedagang nampak menjajakan dagangan di jalan-jalan yang ada. Foto diambil Sabtu, 28 Juli 2018.

Pembangunan Pasar Rakyat, Pendidikan Tinggi, Dasar dan Menengah Dipercepat

JAKARTA, publikreport.com – Pemerintah memutuskan mempercepat pembangunan, rehabilitasi dan renovasi 9 pasar rakyat, 39 perguruan tinggi, 8 perguruan tinggi keagamaan Islam, dan ratusan prasarana satuan pendidikan dasar dan menengah di sejumlah daerah di tanah air. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2019 yang ditandatangani Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada 03 Juli 2019.

Perpres ini dengan pertimbangan untuk mengembalikan dan/atau meningkatkan fungsi pasar sebagai salah satu penunjang kegiatan perekonomian dan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Pemerintah menetapkan percepatan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah,” bunyi Pasal I ayat (1) Perpres itu.

Perpres menugaskan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum untuk melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi pasar rakyat, prasarana perguruan tinggi, perguruan tinggi keagamaan Islam, dan satuan pendidikan dasar dan menengah.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud, menurut Perpres itu, memperhatikan prinsip:

a. kehati-hatian.

b. transparansi.

c. efisiensi.

d. efektivitas.

e. akuntabilitas.

Untuk pelaksanakan pembangunan, rehabilitasi, atau renovasi sebagaimana dimaksud, menurut Perpres itu, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum berkoordinasi dengan:

a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

b. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

c. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

d. pemerintah daerah provinsi.

e. pemerintah daerah kabupaten/kota.

Khusus untuk Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia, Perpres menyebutkan, dilakukan untuk menunjang proses belajar dan mengajar dalam rangka meningkatkan pengakuan masyarakat akademik internasional atas Islam di Indonesia, dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu pusat peradaban Islam. Pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia itu, dilakukan pada sebagian bangunan gedung perguruan tinggi, dengan kriteria:

a. di atas tanah yang merupakan barang milik negara.

b. tidak dalam status sengketa atau kasus hukum.

Leave a Reply