Tjahjo Kumolo, Menteri PANRB.
Tjahjo Kumolo, Menteri PANRB.

Pembatasan dan Pengetatan Terhadap ASN Selama Libur Natal & Tahun Baru

JAKARTA, publikreport.com – Selama libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, pemerintah melakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan pengetatan pemberian cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dilakukan untuk mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) yang berpotensi meningkat selama masa liburan.

“ASN dan keluarganya diimbau untuk tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah selama periode libur Hari Raya Natal 2020 dan Tahun Baru 2021,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Tjahjo Kumolo di Jakarta.

Namun, sambungnya, apabila perlu bepergian ke luar daerah, terdapat empat hal yang harus diperhatikan.

Pertama, peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Kedua, peraturan dan/atau kebijakan pemerintah daerah asal dan daerah tujuan mengenai pembatasan keluar/masuk orang.

Ketiga, kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Keempat, protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Sedangkan untuk cuti bersama, dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor: 17/2020 tentang Cuti Bersama Pegawai ASN Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keppres Nomor: 23/2020.

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) juga diminta melakukan pengaturan pemberian cuti (selain cuti bersama) secara ketat, selektif, dan akuntabel kepada ASN di lingkungan instansinya selama akhir tahun ini.

Ada dua hal yang harus diperhatikan oleh PPK dalam memberikan cuti bagi pegawai. Pertama, kebutuhan dan/atau kepentingan ASN.

Kedua, persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 11/2017 tentang Manajemen PNS (Pegawai Negeri Sipil) sebagaimana diubah dengan PP Nomor: 17/2020 dan PP Nomor: 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Imbauan ini teruang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Nomor: 72/2020 Tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan Pengetatan Pemberian Cuti Bagi Pegawai ASN Selama Libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2021 Dalam Masa Pandemi Covid-19. SE tersebut berlaku sejak 21 Desember 2020 hingga 08 Januari 2021.

Kedisiplinan ASN, Tjahjo menambahkan, menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam penerapan surat edaran itu guna mendukung upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19. PPK diimbau untuk memastikan agar ASN selalu menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti surat edaran tersebut.

Bagi ASN yang melanggar akan diberikan hukuman disiplin sesuai yang diatur dalam PP Nomor: 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor: 49/ 2018 tentang Manajemen PPPK.

Leave a Reply