Pemberian THR, Kepala Daerah Diminta …

Pemberian THR, Kepala Daerah Diminta …
Ida Fauziyah, Menaker.

JAKARTA, publikreportcom – Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah meminta gubernur, bupati dan walikota untuk mengambil langkah-langkah bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) dan berakibat tidak mampu memberikan THR (Tunjangan Hari Raya) Keagamaan Tahun 2021, sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Langkah yang dimaksud, dengan memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan tertulis yang dilaksanakan secara kekeluargaan. Kesepakatan tersebut memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh yang bersangkutan dan dibuktikan dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

“Laporan keuangan tersebut selanjutnya dilaporkan ke Disnaker (Dinas Ketenagakerjaan) setempat paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan, serta memastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelas Ida.

Selain itu, Ida meminta gubernur, bupati dan walikota agar menegakan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan Tahun 2021. Penegakan hukum yang dimaksud dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

“Langkah lain yang kami minta yaitu melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021 dan tindak lanjut yang telah dilakukan ke Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya.