PUBLIKREPORT.com

Pemberlakuan PPKM Mikro Diperpanjang

Keterangan foto: Perpanjangan pemberlakuan PPKM berskala Mikro.

INGIN BERITA DIBACAKAN: https://publikreport.com

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengatakan, pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala Mikro di Jawa dan Bali diperpanjang dengan periode, 23 Februari-08 Maret 2021. Perpanjangan tersebut merupakan tindak lanjut hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan PPKM Mikro tahap 1 pada 09-22 Februari 2021.

“PPKM termonitor bisa menekan baik itu berbagai kriteria yang diterapkan untuk menangani pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019,” kata Airlangga pada keterangan pers, Sabtu 20 Februari 2021.

Dari hasil evaluasi selama penerapan PPKM Mikro, Airlangga mengatakan, secara nasional jumlah kasus aktif Covid-19 mengalami penurunan signifikan, yaitu minus 17,27 persen dalam sepekan. Selain itu, tren kasus aktif di lima provinsi menurun, yakni DKI (Daerah Khusus Ibukota) Jakarta, Banten, Jawa Barat (Jabar), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan Jawa Timur (Jatim).

“Kemudian, bed occupancy rate (di semua provinsi) juga di bawah angka 70 persen. (Tren) kesembuhan di lima provinsi itu meningkat, di DKI, Banten, Jabar, DIY, dan Jawa Timur,” jelasnya.

Juga, tren kematian di tiga provinsi juga mengalami penurunan, yakni di DKI Jakarta, Jabar, dan Bali. Sementara, hasil survei juga menunjukkan meningkatnya tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan, yaitu di kisaran 87,64 hingga 88,73 persen.

Pada periode 05-17 Februari, Airlangga mengatakan, kasus aktif nasional menurun 2,53 persen, tingkat kesembuhan naik 2,56 persen, dan tingkat kematian turun 0,03 persen.

“Secara umum, pelaksanaan PPKM dan PPKM Mikro selama lima minggu telah berhasil mulai menekan laju penambahan kasus aktif. Bahkan, menunjukkan penurunan yang signifikan,” ujarnya.

Perpanjangan PPKM Mikro ini, Airlangga mengungkapkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor: 04 Tahun 2021 yang akan ditindaklanjuti oleh para gubernur dengan menerbitkan aturan kebijakan di masing-masing daerah. Juga akan dilakukan penguatan operasionalisasi pelaksanaan PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan, yang meliputi pemantauan persiapan dan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment), penyiapan bantuan beras dan masker dan mekanisme distribusi melalui polsek/koramil (kepolisian sektor/komando rayon militer), serta integrasi pemetaan zonasi risiko tingkat RT (rukun tetangga) dan pendataan 3T.

“Pemerintah provinsi diharapkan mengkoordinasikan data pemetaan zonasi risiko tingkat RT dan data penyaluran bantuan (beras, masker), dan melaporkan secara berkala ke satgas (satuan tugas) pusat melalui satgas daerah,” paparnya.

Kriteria provinsi ataupun kabupaten/kota serta zonasi risiko di tingkat mikro untuk PPKM Mikro masih sama dengan aturan sebelumnya.

“Cakupan ini adalah 123 kabupaten/kota sampai desa/kelurahan di tujuh provinsi di Jawa dan Bali,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan PPKM Mikro yang dibarengi dengan penguatan 3T dan pemenuhan kebutuhan dasar, desa/kelurahan membentuk posko jaga yang berfungsi penanganan, pencegahan, pembinaan, dan pendukung. Terkait penguatan 3T, untuk testing dilakukan swab test antigen secara gratis kepada masyarakat di desa/kelurahan yang disediakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggunakan fasilitas kesehatan dan puskesmas (pusat kesehatan masyarakat) di wilayah masing-masing. Kemudian, untuk tracing dilakukan penelusuran dan pelacakan lebih intensif di setiap desa/kelurahan dengan menggunakan tracer dari Babinsa/Bhabinkamtibmas (bintara pembina desa/bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat) yang telah dididik Kemenkes.

Sementara untuk treatment, meliputi pelaksanaan isolasi mandiri (PPKM rumah tangga), isolasi terpusat (PPKM RT), perawatan di fasilitas kesehatan yang dikoordinasikan oleh pos jaga desa/kelurahan.

Terkait pemenuhan kebutuhan dasar, akan dilakukan pemberian bantuan beras 20 kilogram per rumah (yang isolasi mandiri) selama 14 hari isolasi. Selain itu, juga pemberian bantuan masker kain sesuai dengan standar untuk seluruh masyarakat desa/kelurahan. Hal ini dikoordinasikan oleh TNI/Polri di tingkat polsek dan koramil.

“Kita berharap agar pemberlakuan (PPKM Mikro) ini bisa terus menekan pandemi Covid-19 dan ini tentu dibarengi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Kemenkes terkait dengan vaksinasi,” tambah Airlangga.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

AKBP Grace: Jabatan Tidak Ada yang Abadi

Read Next

Pentingnya Posisi Tangan Saat Bersepeda