Pembukaan Sekolah di Tangan Kepala Daerah dan …
Nadiem Anwar Makarim, Mendikbud.

Pembukaan Sekolah di Tangan Kepala Daerah dan …

PENDIDIKAN

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Anwar Makarim mengatakan, kebijakan membuka sekolah kembali untuk dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka berada di tangan kepala daerah. Selain kepala daerah, kepala sekolah dan orang tua juga punya hak untuk menentukan apakah memang sekolah tersebut sudah siap untuk menyelenggarakan pembelajaran tatap muka kembali.

“Jadinya, sekolah-sekolah kalau mau membuka kembali pembelajaran tatap muka harus benar-benar meyakinkan semua orang tua, bahwa protokol kesehatan di sekolahnya itu sudah sangat mapan,” kata Nadiem, Sabtu 11 Juli 2020.

Apabila ada orang tua yang merasa tidak siap jika anaknya harus kembali bersekolah, Nadiem menyatakan, maka ia berhak untuk menolak dan anak tetap melanjutkan pembelajaran dari rumah.

“Jadi, kita benar-benar harus memegang prinsip kebebasan memilih. Karena ini kan mengenai kesehatan masing-masing,” tegasnya.

“Menurut kami, prinsip dasar itu adalah haknya orang tua,” sambungnya.

Saat ini, Nadiem mengatakan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sedang melakukan monitoring untuk memeriksa kesiapan beberapa wilayah zona hijau yang akan menerapkan pembelajaran tatap muka kembali.

Harapan kami adalah pemda (pemerintah daerah) dan kepala dinas itu bisa benar-benar mendukung proses ini. Tentunya Kemendikbud siap mendukung dan salah satu caranya adalah tentunya sumber dayanya kita jadikan fleksibel,” ujarnya.

Kemendikbud, Nadiem menjelaskan, telah merelaksasi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendukung sekolah menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan.

“BOS yang sudah sampai ke rekening sekolah itu boleh digunakan secara fleksibel untuk persiapan protokol kesehatan. Ini benar-benar kita berikan kebebasan anggaran bagi kepala sekolah,” ungkapnya.

BACA JUGA: Kepsek Diminta Gunakan Dana BOS dengan Bijak

SKB Panduan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19

Kemendikbud, Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Agama (Kemenag) telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang panduan pembelajaran pada tahun ajaran baru dan tahun akademik baru di masa pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019).

Terdapat beberapa kabupaten/kota yang merupakan zona hijau, menurut Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional, dengan demikian dimungkinkan memulai pembelajaran tatap muka dengan persyaratan protokol kesehatan yang ketat. Kendati demikian, prosesnya dilakukan secara bertahap, yakni dimulai dari jenjang SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA/SMK (Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan) terlebih dahulu.

“Ini mengenai kenyamanan, mengenai kepercayaan kita kepada institusi sekolah yang bisa melakukan protokol kesehatan yang baik. Itu kuncinya,” katanya.

Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi

Mengenai efektivitas pelaksanaan PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) selama masa pandemi, Nadiem mengaku, sangat variatif. Terdapat beberapa daerah yang dinilai cukup efektif, tetapi tidak sedikit pula yang dinilai tidak cukup efektif. Beberapa kendala dan tantangan yang ditemukan antara lain akses internet yang dibeberapa daerah memang sangat sulit, terutama di daerah terluar, dan tertinggal. Kemudian dana untuk membeli kuota internet.

“Hal inilah yang membuat Kemendikbud mengizinkan penggunaan Dana BOS untuk pembelian kuota internet bagi siswa dan guru,” ungkapnya.

Leave a Reply