Ilustrasi
Ilustrasi

Pemerintah Bahas Kemiskinan Daerah

AIRMADIDI, publikreport.com – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Utara (Sulut), Edwin Silangen mengingatkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah agar melakukan evaluasi setiap triwulan dan setiap semester terhadap pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dengan berpedoman pada mekanisme sesuai peraturan yang berlaku. Apalagi, menurutnya, Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program penanggulangan kemiskinan, ODSK (Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan).

Sudah terbukti. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulut, pada 2015 kemiskinan menyentuh angka 8,98 persen. Namun selang tiga tahun dan empat bulan kepemimpinan Gubernur Olly, angka kemiskinan menurun hingga 7,59 persen pada September 2018 atau terendah di Pulau Sulawesi menurut Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas),” tegas Edwin pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pemutakhiran Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Keluarga Miskin bertempat di Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Kamis 20 Juni 2019.

Capaian positif ini, Edwin mengatakan, dapat terus ditingkatkan dengan sinergitas dan sinkronisasi program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota serta stakeholder terkait. Sinergitas ini harus ditunjang dengan keakuratan proses verifikasi dan validasi basis data terpadu keluarga miskin di seluruh kabupaten dan kota se-Sulut.

BACA JUGA: Pemprov Klaim Angka Kemiskinan Menurun

BACA JUGA: Yanni Poluan, 12 Tahun Idap Penyakit Kaki Gajah
BACA JUGA: Yanni Poluan, Penderita Kaki Gajah Butuh Uluran Tangan

BACA JUGA: Turunkan Kemiskinan, 10 Juta PKH Akan Disalurkan 2019

“Saya mengharapkan kepada kabupaten/kota, khususnya Perangkat Daerah terkait, untuk dapat memberikan perhatian masalah verifikasi dan validasi data di daerah masing-masing guna mendapatkan data terbaru/akurat. Karena dari data akurat akan lahir kebijakan yang efektif,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulut, Rinny Tamuntuan menjelaskan, rakor ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kesepakatan sebagai bahan masukan dalam rangka penyempurnaan mekanisme verifikasi, validasi dan pemuktahiran data kemiskinan secara berjenjang serta diperolehnya basis data terpadu penanganan sosial by name by adress yang dapat dijadikan basis data terpadu untuk intervensi program. | CHRISTIAN G

Leave a Reply