Pemerintah Batalkan UN Tahun 2020

Pemerintah Batalkan UN Tahun 2020
Ilustrasi Ujian Nasional.

JAKARTA, publikreport.com – Setelah mempertimbangkan dan mendiskusikan dengan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) serta instansi-instansi kementerian lain, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem A Makarim mengungkapkan, pemerintah telah memutuskan untuk membatalkan Ujian Nasional (UN) di tahun 2020 ini.

Alasan pembatalan, menurut Nadiem, sebagai berikut:

Satu, prinsip dasar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang terpenting itu adalah keamanan dan kesehatan siswa-siswa dan tentunya juga keamanan keluarga siswa-siswa tersebut. Kalaupun melaksanakan Ujian Nasional di dalam tempat-tempat pengujian yang harus dikumpulkan, itu bisa menimbulkan risiko kesehatan yang sangat besar, bukan hanya untuk siswa-siswanya tapi juga keluarganya karena jumlahnya begitu besar, 8 juta siswa yang yang akan dites Ujian Nasional

Jadinya kita mengikuti prinsip nomor 1, tidak ada yang lebih penting lagi daripada keamanan dan kesehatan siswa dan keluarganya. Jadi karena itu, UN itu dibatalkan untuk 2020,” kata Nadiem saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas (ratas) mengenai kebijakan UN tahun 2020 melalui konferensi video, Selasa 24 Maret 2020.

Kedua, Nadiem mengatkan, sebenarnya Ujian Nasional itu bukan menjadi syarat kelulusan ataupun seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Setelah kami timbang pro dan kontranya ini kami rasa di Kemendikbud bahwa lebih banyak risikonya daripada benefit-nya untuk melanjutkan UN,” ujarnya.

Hal lain yang perlu diumumkan, Nadiem mengungkapkan, terkait Ujian Nasional adalah sebagai berikut:

Pertama, Ujian Sekolah itu masih bisa dilakukan oleh masing-masing sekolah ujian kelulusan sekolah, tetapi tidak diperkenankan untuk melakukan tes tatap muka yang mengumpulkan siswa dalam ruangan kelas, sehingga ujian sekolah bisa diadministrasi.

Ada beberapa macam opsi, sekolah bisa melaksanakan ujian sekolah misalnya melalui online kalau mau, ataupun dengan angka dari nilai 5 semester terakhir. Itu adalah opsi yang bisa ditentukan oleh masing-masing sekolah,” katanya.

Ujian sekolah tersebut, Nadiem menjelaskan, tidak dipaksa untuk mengukur ketuntasan seluruh capaian kurikulum bahkan sampai terakhir mungkin banyak sekali sekolah-sekolah yang dengan online tapi sekarang belum optimal.

Kami tidak memaksakan bahwa Ujian Sekolah itu harus mengukur ketuntasan capaian kurikulum sampai semester terakhir ini yang terdampak bencana Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) dan terdisrupsi pembelajarannya,” jelasnya.

Poin kedua, untuk PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), Nadiem melanjutkan, memberikan penekanan bahwa 70 persen penerimaan siswa sudah zonasi, sehingga sudah seharusnya itu berdasarkan area yang sisanya jalur prestasi, dan itu menggunakan dua opsi.

Akumulasi nilai rapor siswa tersebut selama 5 semester terakhir atau prestasi akademik dan non akademik di luar rapor sekolah. Menang-menang lomba-lomba, partisipasi dalam berbagai macam aktivitas dan lain-lain. Jadi itu penting bahwa pembatalan UN ini tidak harusnya tidak berdampak pada penerimaan peserta didik baru untuk baik untuk SMP maupun SMA,” paparnya.

BACA JUGA: Kemendikbud: Pemerintah Akan Mengatur Khusus Penundaan UN

Bagi daerah yang sudah melaksanakan belajar dari rumah, Nadiem menganjurkan, untuk dipastikan agar gurunya juga belajar dari rumah untuk menjaga keamanan guru. Ia juga menekankan bahwa walaupun banyak sekolah sekarang melakukan belajar dari rumah bukan berarti gurunya hanya memberikan pekerjaan saja kepada muridnya tapi juga ikut berinteraksi dan berkomunikasi membantu muridnya dalam mengerjakan tugasnya.

Kami mendengar banyak keluhan dari berbagai macam orang tua karena siswa yang hanya diberikan pekerjaan yang begitu berat tetapi tidak dibimbing. Jadi ini mohon siswa-siswa kita walaupun bekerja dari rumah bahwa guru itu juga benar-benar mengajar dari rumah dan membantu membimbing siswa-siswanya,” pesannya.

BACA JUGA: Cegah Covid-19, Kemendikbud Gandeng Swasta Siapkan Belajar Daring

Pada bagian akhir keterangannya, Nadiem mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia untuk serius dalam mengikuti arahan sosial distancing dan physical distancing terutama bagi yang tinggal dengan orang tua di atas umur 60 tahun.

Mohon dipisahkan, mohon tidak menyentuh orang tua yang paling rentan dalam waspada Covid-19 ini. Itu merupakan hal yang luar biasa tentunya bahwa semua warga, semua anak muda untuk memastikan menjaga jarak dari pada orang yang lanjut usia umur 60 ke atas karena mereka yang paling rentan,” tambahnya.

BACA JUGA: Covid-19 Bisa Serang Siap Saja Dalam Waktu Cepat

Leave a Reply