PUBLIKREPORT.com

Pemilik Lahan Jalan Tol Manado-Bitung Demo di PN Airmadidi

Saya membeli tanah itu langsung pada Pendeta Josephine Rompas-Awuy, saat beliau masih hidup. Transaksi pembelian kavling itu dilengkapi Akta Jual Beli (AJB) yang ditandantangani pejabat yang berwenang. Yang kami ketahui tanah itu merupakan harta bersama Keluarga Rompas-Awuy, bukan keluarga Awuy”

Debie Yanti, pemilik lahan/warga Manado.

AIRMADIDI, publikreport.com – Pemilik lahan yang dilewati proyek pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung, Selasa 26 Maret 2019, menggelar demo di Pengadilan Negeri (PN) Airmadidi. Sekitar 17 pemilik lahan ini mengaku lahannya belum dibayar. Mereka menuding PN Airmadidi sengaja mengulur-ulur waktu, sehingga memberikan kesempatan kepada Hilda Awuy melakukan gugatan kepada mereka selaku pemilik lahan.

Kami (17 pemilik lahan) telah mendapatkan rekomendasi dari Kanwil (Kantor Wilayah) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) untuk menerima pembayaran dana konsinyasi dari PN Airmadidi,” terang mereka.

Para pemilik lahan, melalui Maria Pangemanan SH dan rekan, selaku kuasa hukum mereka telah mengajukan permohonan kepada Ketua PN Airmadidi agar memerintahkan pembayaran uang konsinyasi yang menjadi hak para pemilik lahan.

Pihak penggugat, Maria menjelaskan, telah melaporkan perkara ke Polda (Kepolisian Daerah) Sulut sekitar dua tahun lalu. Namun, pada Oktober 2018, telah dikeluarkan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara), karena tidak cukup bukti. Kanwil BPN Sulut kemudian melakukan gelar perkara bersama dengan pihak terundang seperti PPK Balai Jalan dan jembatan, Kepala Biro Pemerintah Provinsi Sulut, Asisten Datun Kejati Sulut, Ditreskrimum Polda Sulut, Kapolres Minut, Ketua PN Airmadidi, Camat Airmadidi dan Lurah Airmadidi Atas. Hasilnya pihak BPN Sulut pada, 15 Desember 2018, mengeluarkan rekomendasi yang ditujukan kepada PN Airmadidi untuk melakukan pembayaran dana konsinyasi kepada 17 pemilik lahan kavling.

BACA JUGA: Jalan Tol Manado-Bitung, DPD RI: Hak-hak Publik Jangan Terabaikan

Sementara salah satu pemilik lahan, Debie Yanti, warga Manado mengaku bidang tanah yang merupakan haknya dibeli dari almarhumah Pendeta Awuy, pada Maret 2013. Pendeta Awuy merupakan tante dari Hilda Awuy.

Saya membeli tanah itu langsung pada Pendeta Josephine Rompas-Awuy, saat beliau masih hidup. Transaksi pembelian kavling itu dilengkapi Akta Jual Beli (AJB) yang ditandantangani pejabat yang berwenang. Yang kami ketahui tanah itu merupakan harta bersama Keluarga Rompas-Awuy, bukan keluarga Awuy,” ujarnya.

Humas (Hubungan Masyarakat) PN Airmadidi, Adiyaksa DP SH MH, mengatakan, kasus seperti ini pernah terjadi. Saat itu PN melakukan pembayaran, namun kemudian penggugat kembali mendaftarkan gugatan. Akibatnya mereka mendapat teguran dari Pengadilan Tinggi (PT).

BACA JUGA: Tol Manado-Bitung Terkendala Pembebasan Lahan di Bitung

Hak untuk mencabut gugatan, sepenuhnya ada ditangan penggugat. Namun ketika pengadilan melihat kedepannya, penggugat tidak ada keseriusan, maka majelis hakim bisa menggugurkan perkara. Yang menjadi kendala dalam perkara ini adalah alamat penggugat yang tidak jelas semuanya saat dikirim ke pengadilan,” jelasnya.

Dalam hukum acara, menurut Adiyaksa, penggugat dipersilahkan untuk merubah gugatannya. Namun, jika penggugat tidak dapat hadir, maka majelis hakim akan bermusyawarah guna memutuskan tindakan yang akan diambil.

BACA JUGA: Dilewati Jalan Tol, Warga Terima Pembayaran Ganti Rugi Makam

 

GLENLY BAGAWIE

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Tabung Penyulingan Meledak, Engel Luka-luka

Read Next

Pers Diminta Kawal Kinerja Pemda

Leave a Reply