You are currently viewing Pemilu 2019 Dinilai Masih ‘Cacat’
Ilustrasi. Pemilu 2019

Pemilu 2019 Dinilai Masih ‘Cacat’

POLITIK

MANADO, publikreport.com – Segudang permasalahan diungkapkan Lembaga Kajian Pacific Frontier, pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019. Penyelenggaraan Pemilu 2019 secara umum dianggap belum ideal.

Mulai dari mekanisme teknis pelaksanaan hingga kualitas sumber daya masih lemah. Ini ditandai dengan meninggalnya ratusan penyelenggara Pemilu (saat ini tercatat 255 orang). Hal ini membuktikan bahwa ada yang alpa dan tidak dihitung oleh pengambil kebijakan kepemiluan,” kata Ketua Devisi Hak Sipil dan Pemilu Lembaga Kajian Pacific Frontier, Septian Paath, pada konferensi pers, Sabtu 27 April 2019.

Melihat jumlah penyelenggara yang meninggal dunia ini, Septian berpendapat, layak disebut bencana nasional.

“Kami memberikan beberapa catatan evaluasi selama proses Pemilu 2019 yang sedang berlangsung. Dengan berakhirnya pemungutan suara yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 17 April 2019 lalu, bukan berarti proses Pemilu ini berakhir. Tahapan selanjutnya masih berlangsung. Bahkan, di beberapa titik melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), ini tentu saja terjadi karena adanya temuan dan laporan dimana terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam penyelenggaraannya. Khusus di Sulut, PSU di 53 TPS,” jelasnya.

Dari pemantauan mereka dan temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun informasi media, Septian mengatakan, Pemilu masih cacat, karena adanya indikasi pelanggaran administratif maupun pidana, money politics, pelanggaran kampanye Pemilu, penggelembungan suara, keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kepala desa beserta perangkatnya.

Catatan penting ini sebagai bahan evaluasi demi proses Pemilu dan politik yang berkualitas ditahap berikutnya,” katanya.

BACA JUGA: KPPS Sakit dan Meninggal Bakal Dapat Santunan

BACA JUGA: Anggaran Pemilu 2019 Capai Rp25,59 Triliun

Terkait netralitas ASN, Sekretaris Devisi Hak Politik dan Pemilu, Lembaga Kajian Pacific Frontieer, Andriansyah Katili melanjutkan, pada 10 Sesember 2018 lalu, Bawaslu RI telah merilis jumlah kasus

terkait netralitas ASN dalam Pemilu dan tercatat Sulut sebagai daerah peringkat pertama yang paling banyak terjadi kasus ketidaknetralan ASN.

Leave a Reply