Pemprov Sulut Raih Opini WTP ke-6 dari BPK
LHP BPK atas LKPD Pemerintah Provinsi Sulut TA 2019 diberikan opini WTP.

Pemprov Sulut Raih Opini WTP ke-6 dari BPK

MANADO, publikreport.com – Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Karyadi, Senin 11 Mei 2020, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut Tahun Anggaran (TA) 2019, kepada Wakil Gubernur (Wagub), Steven OE Kandouw. Dalam LHP tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP). Ini artinya WTP ke-6 yang diraih Pemerintah Provinsi Sulut.

Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey yang menyaksikan penyerahan LHP ini secara virtual mengapresiasi BPK karena dapat melakukan audit dan penyerahan LHP LKPD di tengah pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019). Karena di tengah pandemi Covid-19 yang melanda, jajaran BPK, tetap optimal melakukan audit terhadap LKPD Pemerintah Provinsi Sulut, memberikan masukan dan koreksi terhadap kelemahan ataupun kekurangan dalam menyusun LKPD, serta memberikan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan.

“Tentunya hasil yang disampaikan hari ini, akan memberi arti dan berimplikasi terhadap manajemen pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Sulut. Untuk kedepannya semakin transparan, akuntabel, efektif dan efisien,” kata Olly, seraya mengucapkan terima kasih kepada jajaran BPK.

BACA JUGA: Pengamat: WTP Bukan Prestasi

Kepada seluruh pemerintah daerah (pemda) di Sulut yang berhasil meraih opini WTP, Olly berharap, kiranya dapat mempertahankannya pada tahun depan.

BACA JUGA: Presiden Sebut Laporan Keuangan WTP Bukan Prestasi

BACA JUGA: Opini WTP ke-5 Diraih Pemkab Minut

“Saya mengajak kita semua untuk tidak pernah puas dengan opini WTP yang telah kita raih selama ini. Tetapi terus mampu menjaga apa yang telah kita raih bersama, bahkan terus terpacu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, pembenahan-pembenahan dan memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah. Karena ini merupakan pertanggungjawaban konstitusional kita kepada negara, serta pertanggungjawaban moral kita kepada rakyat,” jelasnya.

Segenap komponen pembangunan bangsa di Sulut, Olly meminta, untuk senantiasa menjaga sinergitas yang telah terbangun secara efektif sejauh ini dan tetap bekerja bersama dalam setiap pelaksanaan program dan kegiatan untuk melanjutkan pembangunan daerah dan memajukan Sulut, termasuk dalam penanganan Covid-19. | VERONICA DSK

Tinggalkan Balasan