PUBLIKREPORT.com

Penegakan Protokol Covid, Kepala Daerah Diminta …

“Banyak permasalahan yang dilakukan bapaslon, diketahui sesuai data, 141 pelanggaran pada pendaftaran dan 102 pelanggaran jelang penutupan, dan KPU RI mencatat 46 bapaslon yang positif Covid-19”

Mahfud MD, Menkopolhukam.

MANADO, publikreport.com – Guna menegakan hukum protokol kesehatan Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020, kepala daerah diminta untuk menyusun dan menetapkan peraturan yang didalamnya memuat ketentuan, diantaranya kewajiban mematuhi protokol kesehatan, perlindungan kesehatan masyarakat dan sanksi terhadap pelanggaran protokol kesehatan.

Demikian ditegaskan, Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengamanan dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 pada Pilkada Serentak Tahun 2020 secara virtual, Rabu 09 September 2020.

“Rapat Koordinasi ini digelar untuk menyamakan persepsi dan langkah-langkah yang diambil dalam implementasi Inpres Nomor 6 Tahun 2020, khususnya terkait pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat beserta sanksi atas pelanggaran ketentuan protokol kesehatan. Ada 261 kabupaten/kota yang akan melangsungkan Pilkada,” jelasnya.

Lima program utama satuan tugas, Mahfud menyatakan, antaranya, Indonesia aman, Indonesia sehat, Indonesia berdaya, Indonesia tumbuh dan Indonesia bekerja.

“Yang dimaksud dengan Indonesia aman adalah program rakyat aman dari Covid-19, Indonesia sehat adalah reformasi layanan kesehatan berbasis gotong royong, Indonesia berdaya adalah meningkatkan daya beli rakyat, Indonesia tumbuh adalah meningkatkan penerimaan negara dan terakhir Indonesia bekerja adalah percepatan penyerapan tenaga kerja,” jelasnya.

Pilkada, menurut Mahfud, dapat dilanjutkan dengan syarat patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan di tiap tahapan Pilkada serentak.

“Banyak permasalahan yang dilakukan bapaslon, diketahui sesuai data, 141 pelanggaran pada pendaftaran dan 102 pelanggaran jelang penutupan, dan KPU RI mencatat 46 bapaslon yang positif Covid-19,” ungkapnya.

Implemetasi kebijakan, Mahfud menegakan, telah dilakukan baik dari pemerintah maupun penyelenggara Pemilu (Pemilihan Umum).

“Pemerintah melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2020, KPU RI melalui PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) Nomor 16 Tahun 2020, dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) melalui Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020. Semua sudah diimplementasikan,” bebernya.

Sementara itu, Ketua KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI, Arief Budiman membeberkan tentang daerah yang akan melaksanakan Pilkada serentak, yakni 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.

“Bersama sama kita harus mampu mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Salah satunya protokol kesehatan, pelaksanaan setiap proses Pilkada serentak harus mematuhi protokol kesehatan. Ada pertemuan terbatas dan pertemuan dialog, yang dimana membatasi kehadiran tatap muka,” tegasnya.

Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 09 Desember 2020, Arief mengungkapkan, ada 12 hal baru di TPS (Tempat Pemungutan Suara).

“500 pemilih per TPS, pengaturan kedatangan, memakai sarung tangan, mencuci tangan, cek suhu, masker, pelindung wajah, disinfektan TPS, dilarang berdekatan, KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) sehat, tidak bersalaman, dan tinta tetes,” terangnya.

Rakor secara virtual ini diikuti Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulut, Steven OE Kandouw serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Idham Azis, Kepala Kejaksaan (Kejagung), ST Burhanuddin, Ketua KPU, Arief Budiman, Ketua Bawaslu, Abhan, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulut, Inspektur Jenderal (Irjen) Panca Putra dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut, Edwin Silangen.

Realisasi anggaran Covid-19 di Sulut

Sebelumnya, Selasa 08 September 2020, Sekdaprov Sulut, Edwin Silangen memimpin Rapat Evaluasi Pengelolaan Anggaran Covid-19 Tahun 2020 (APBN/APBD) di Kantor Gubernur Sulut. Rapat yang diikuti perangkat daerah terkait di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut ini diselenggarakan dalam rangka Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sulut.

Dari rapat tersebut terungkap, realisasi anggaran belanja tidak terduga penanganan Covid-19 bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Sulut mencapai 91,85 persen atau Rp185.000.000.000,00 dari total anggaran Rp201.418.513.000,00. Dana ini digunakan untuk bidang kesehatan pencegahan/penanganan Covid-19, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.

Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19 TA 2020 bersumber dari APBD Provinsi Sulut pada 9 perangkat daerah:

  1. Dinas Kesehatan Daerah anggaran Rp112.418.513.000, untuk Bidang Kesehatan/penanganan Covid-19, Realisasi pencairan sebesar Rp104.500.000.000, Presentase 92,96 persen.
  2. Dinas Sosial Daerah anggaran Rp64.000.000.000, untuk jaring pengaman sosial, Realisasi Pencairan sebesar Rp56.500.000.000, Presentase 88,28 persen.
  3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah anggaran Rp10.000.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan sebesar Rp9.000.000.000, presentase 90,00 persen.
  4. Dinas Perkebunan Daerah anggaran Rp3.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi Pencairan Rp3.500.000.000, Presentase 100 persen.
  5. Dinas Koperasi dan UKM Daerah anggaran Rp2.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp2.500.000.000, Presentase 100 persen.
  6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan anggaran Rp2.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp2.500.000.000, Presentase 100 persen.
  7. Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah anggaran Rp3.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp3.500.000.000, Presentase 100 persen.
  8. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah anggaran Rp2.000.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp2.000.000.000, Presentase 100 persen.
  9. Dinas Pangan Daerah anggaran Rp1.000.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp1.000.000.000, Presentase 100 persen.

Adapun data alokasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional) untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 Provinsi Sulut dari kantor pusat per 26 Agustus 2020 sebagai berikut:

  1. Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan nilai Rp252.068.858.000 dengan jumlah 95.587 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan Juli.
  2. Bantuan Sosial Program Sembako/BPNT nilai Rp249.951.700.000 dengan Jumlah 164.750 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan Juli.
  3. Program Bansos Tunai nilai Rp189.535.200.000 dengan jumlah 105.120 orang penerima dan untuk data s/d bulan Juni.
  4. Pra Kerja nilai Rp72.846.000.000 dengan jumlah 6.524 orang. – nilai merupakan total kemanfaatan untuk 20.520 peserta. – jumlah peserta yangtelah menerima insentif sebesar 6.524. – satuan nilai manfaat Rp3.550.000.
  5. Insentif Tenaga Kesehatan nilai Rp12.022.360.330 – dari 18 Rumah Sakit jumlah penerima 2.603 orang.
  6. 6. Klaim Rumah Sakit nilai Rp33.464.061.000 – jumlah 10 Rumah Sakit dengan 408 pasien.
  7. Padat Karya Kementerian Pertanian nilai Rp12.397.860.260 dengan jumlah 23.606 orang dengan angka realisasi sebesar 23 persen dari pagu.
  8. Padat Karya Kementerian Perhubungan nilai Rp8.589.259.900 jumlah penerima 203 orang dengan angka realisasi sebesar 12 persen dari pagu.
  9. Padat Karya Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp197.790.000 jumlah penerima 15 orang dengan angka realisasi sebesar 54 persen dari pagu.
  10. Padat Karya Kementerian PUPR Rp172.269.464 jumlah penerima 3.505 orang dengan angka realisasi sebesar 51 persen dari pagu.

Sedangkan data pada Kanwil DJPb Provinsi Sulut per 2 September 2020 sebagai berikut :

  1. Cluster Perlindungan Sosial nilai Rp1.225.242.894.000 dan Realisasi Rp893.090.397.600 untuk BLT Dana Desa.
  2. Cluster Kesehatan Rp26.806.470.000 Realisasi Rp7.356.641.526 terbagi untuk Alat Kesehatan dan Obat-obatan.
  3. Cluster Sektoral K/L dan Pemda Rp407.908.874.000 Realisasi Rp.182.602.244.970 untuk Proyek Padat Karya melalui Satker di Sulut.

Total Pagu Rp1.659.958.238.000 dan untuk Realisasi Rp1.083.049.284.096.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Sulut Diminati Investor Singapura

Read Next

Sanksi di Pilkada dan Kewenangan Bawaslu & KPU