Wagub Provinsi Sulut, Steven OE Kandouw bersama Kapolda Sulut, Irjen Panca Putra
Wagub Provinsi Sulut, Steven OE Kandouw bersama Kapolda Sulut, Irjen Panca Putra

Penegakan Protokol Covid, Kepala Daerah Diminta …

Rakor secara virtual ini diikuti Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulut, Steven OE Kandouw serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia), Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Idham Azis, Kepala Kejaksaan (Kejagung), ST Burhanuddin, Ketua KPU, Arief Budiman, Ketua Bawaslu, Abhan, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulut, Inspektur Jenderal (Irjen) Panca Putra dan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut, Edwin Silangen.

Realisasi anggaran Covid-19 di Sulut

Sebelumnya, Selasa 08 September 2020, Sekdaprov Sulut, Edwin Silangen memimpin Rapat Evaluasi Pengelolaan Anggaran Covid-19 Tahun 2020 (APBN/APBD) di Kantor Gubernur Sulut. Rapat yang diikuti perangkat daerah terkait di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut ini diselenggarakan dalam rangka Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sulut.

Dari rapat tersebut terungkap, realisasi anggaran belanja tidak terduga penanganan Covid-19 bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Provinsi Sulut mencapai 91,85 persen atau Rp185.000.000.000,00 dari total anggaran Rp201.418.513.000,00. Dana ini digunakan untuk bidang kesehatan pencegahan/penanganan Covid-19, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi.

Berikut rincian anggaran dan realisasi belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19 TA 2020 bersumber dari APBD Provinsi Sulut pada 9 perangkat daerah:

  1. Dinas Kesehatan Daerah anggaran Rp112.418.513.000, untuk Bidang Kesehatan/penanganan Covid-19, Realisasi pencairan sebesar Rp104.500.000.000, Presentase 92,96 persen.
  2. Dinas Sosial Daerah anggaran Rp64.000.000.000, untuk jaring pengaman sosial, Realisasi Pencairan sebesar Rp56.500.000.000, Presentase 88,28 persen.
  3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah anggaran Rp10.000.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan sebesar Rp9.000.000.000, presentase 90,00 persen.
  4. Dinas Perkebunan Daerah anggaran Rp3.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi Pencairan Rp3.500.000.000, Presentase 100 persen.
  5. Dinas Koperasi dan UKM Daerah anggaran Rp2.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp2.500.000.000, Presentase 100 persen.
  6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan anggaran Rp2.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp2.500.000.000, Presentase 100 persen.
  7. Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah anggaran Rp3.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp3.500.000.000, Presentase 100 persen.
  8. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah anggaran Rp2.000.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp2.000.000.000, Presentase 100 persen.
  9. Dinas Pangan Daerah anggaran Rp1.000.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp1.000.000.000, Presentase 100 persen.

Leave a Reply