Sekdaprov Sulut, Edwin Silangen saat membuka sosialisasi pengadaan barang dan jasa di masa pandemi Covid-19 secara virtual di Kantor Gubernur Provinsi Sulut, Selasa 14 Juli 2020.
Sekdaprov Sulut, Edwin Silangen saat membuka sosialisasi pengadaan barang dan jasa di masa pandemi Covid-19 secara virtual di Kantor Gubernur Provinsi Sulut, Selasa 14 Juli 2020.

Pengadaan Barang dan Jasa di Pandemi Covid-19

MANADO, publikreport.com – “Proses pengadaan barang dan jasa di Provinsi Sulut (Sulawesi Utara) harus memperhatikan semua rambu-rambu dan aturan hukum yang berlaku,” pesan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulut, Edwin Silangen saat membuka sosialisasi pengadaan barang dan jasa di masa pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) secara virtual di Kantor Gubernur Provinsi Sulut, Selasa 14 Juli 2020.

Para peserta sosialisasi, Edwin meminta, supaya dapat mengikuti kegiatan dengan baik, sehingga semakin memahami aturan pengadaan barang dan jasa.

Jika masih ada yang belum jelas, maka komunikasi terbuka di Biro PBJ (Pengadaan Barang dan Jasa),” ujarnya.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah, menurut Edwin, mempunyai peranan penting dalam mensukseskan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pelayanan publik, baik pusat dan daerah. Patut dipahami pengadaan barang jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dapat dilaksanakan dengan baik secara swakelola maupun oleh penyedia barang jasa.

Dalam kondisi darurat seperti saat ini, Edwin mengatakan, tata cara pengadaan barang jasa harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian pembayaran, pengelola barang jasa perlu dibekali dalam menangani situasi darurat sesuai aturan yang ada.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada waktu normal memakan waktu belasan hingga puluhan hari, kini dipersingkat menjadi beberapa hari. Kendati demikian, pemerintah tetap mengedepankan prinsip pengadaan sebagai aturan dalam Perpres (Peraturan Presiden) Nomor: 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah salah satunya transparansi dalam pelaksanaannya,” jelasnya.

Peserta pada sosialisasi ini, yakni para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa (UKPBJ), Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten/Kota se-Sulut. | VERONICA DSK

Leave a Reply