Pengadaan Barang dan Jasa, Pemda Diminta Transparan
Tito Karnavian, Mendagri.

Pengadaan Barang dan Jasa, Pemda Diminta Transparan

JAKARTA, PUBLIKREPORTcom – Surat Edaran Nomor: 027/2929/SJ dan Nomor: 01 Tahun 2021, telah ditandatangani Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Roni Dwi Susanto, pada 11 Mei 2021, lalu. Surat edaran ini tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan diterbitkannya surat edaran ini, Tito berharap, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, terutama pada saat perencanaan dan eksekusi semakin transparan. Transparansi dan prinsip tepat sasaran tersebut tak lantas menjadikan persoalan menjadi sulit dan berbelit-belit, apalagi sampai menghambat realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

“Spirit untuk membuat regulasi dan memberikan guideline agar moral hazard tepat sasaran itu tetap menjadi hal yang utama. Tapi kita juga tidak ingin surat edaran ini kemudian menjadi penghambat dalam rangka untuk percepatan belanja pemerintah,” ujarnya, Rabu 02 Juni 2021.

Dalam surat edaran itu, Tito mengatakan, ada area yang disepakati untuk menjadi arahan atau pegangan terutama bagi pemerintah daerah.

Surat edaran ini, menurut Tito, sangat penting sebagai landasan dan acuan bagi pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan pengadaan barang dan jasa. Sehingga diharapkan pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan prinsip good governance yang sehat. Sehingga APBD yang diperoleh dari rakyat dapat digunakan tepat sasaran dalam mendorong pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

“Kita melihat bahwa enam area ini cukup detail dan rinci untuk mengatur mulai dari organisasi, kemudian transparansi, digitalisasi, dan lain-lain. Karena pengadaan barang dan jasa kita harapkan spiritnya, filosofinya, itu dapat dilaksanakan sesuai norma dan kemudian sesuai dengan aturan. Dengan demikian diharapkan tepat sasaran dan kemudian terjadi transparansi menghilangkan moral hazard,” jelasnya.

Dengan pengadaan barang dan jasa yang transparan, Tito berharap, dapat mendorong daya saing produk dalam negeri serta menguatkan daya produksi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Di samping itu juga kita melihat mendukung prinsip, visi dan misi Bapak Presiden, sehingga dengan demikian UMKM menjadi terdongkrak, salah satunya dari belanja pemerintah, dari APBD,” ungkapnya.

Belanja pemerintah, baik pusat dan daerah, Tito menjelaskan, merupakan tulang punggung utama bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Tak hanya itu, belanja pemerintah juga mampu memberikan stimulus bagi belanja pihak swasta. Oleh karena itu, sebagai pembina sekaligus pengawas jalannya pemerintahan daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong agar pemerintah daerah dapat mempercepat realisasi belanjanya. Dengan percepatan realisasi ini diharapkan dapat membuat uang lebih banyak beredar di tengah masyarakat, sehingga mendongkrak daya beli di tingkat rumah tangga meningkat. Peningkatan ini dinilai mampu mengerek pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Kepada kepala daerah, Tito meminta agar dapat meningkatkan belanja modal pada kuartal kedua tahun 2021. Jenis belanja ini dinilainya dapat langsung berdampak kepada masyarakat.

“Triwulan kedua menjadi kunci pertumbuhan ekonomi secara nasional. Saya minta teman-teman kepala daerah, tolonglah lihat betul proporsi belanja modal,” pesannya, seraya mengingatkan, agar belanja modal tersebut dilakukan melalui program padat karya sehingga banyak pihak yang menerima aliran dana tersebut, terutama UMKM. Namun, pengadaan barang dan jasa melalui UMKM juga mesti memperhatikan kualitas dan harga barang. | DORANG