Pengamat: WTP Bukan Prestasi

Pengamat: WTP Bukan Prestasi
Ilustrasi.

TOMOHON, publikreport.com – Pengamat Pemerintahan dan Pembangunan, Laurens Bulo mengatakan, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2018, merupakan kewajiban pemerintah daerah.

WTP itu adalah kewajiban pemerintah daerah (pemerintah provinsi, kota dan kabupaten se-Sulut) sebagai bagian dari prinsip akuntabilitas instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan,” kata Laurens yang merupakan pengajar di Pasca Sarjana Universitas Negeri Manado (Unima) saat dihubungi publikreport.com, Senin 27 Mei 2019, sore.

BACA JUGA: Aset Terlantar, Warga Berharap Kepolisian dan Kejaksanan Lakukan Penyelidikan

Pencapaian kinerja pemerintah, Laurens menjelaskan, adalah merupakan tujuan dalam rangka pelaksanaaan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakata. Dalam pencapaian kinerja tersebut, menggunakan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dipungut dari sumber-sumber pendapatan resmi pemerintah. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan standar pengelolaan keuangan yang baik, akuntabel, transparan dan keterbukaan oleh semua penyelenggara negara.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, maka BPK diberikan mandat sebagai satu-satunya pemeriksa eksternal bagi semua institusi pemerintahan, pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota. BPK mengeluarkan opini bagi setiap hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan untuk semua institusi pemerintah. opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan,” jelasnya.

BACA JUGA: Presiden Sebut Laporan Keuangan WTP Bukan Prestasi

Leave a Reply