PUBLIKREPORT.com

Penggunaan Anggaran Covid-19, Pemprov Fokus pada Sektor …

“Ketepatan penggunaan anggaran recofusing harus rasional, sesuai kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Pilkada”

Aida Ratna Zulaiha, Korwilgah 3 KPK.

MANADO, publikreport.com – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Edwin Silangen menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut telah melakukan recofusing anggaran untuk penanganan Covid-19 (Coronavirus Disease 2019), sebesar Rp95,5 miliar untuk tahap pertama. Anggaran ini untuk tiga sektor, yakni kesehatan, sosial dan ekonomi.

Pada sektor kesehatan, anggaran digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), obat-obatan, operasional tenaga kesehatan, pembagian masker dan hand sanitizer, rapid test, rumah singgah dan rehabilitasi rumah sakit dan laboratorium

Di bidang sosial, anggaran untuk jaring pengaman sosial/social safety net, bantuan bahan pokok dan makanan siap saji.

Dan pada sektor ekonomi untuk pembelian produk lokal, antara lain daging ayam, captikus-untuk bahan handsanitizer-, restrukturisasi kredit/pinjaman masyarakat dan penjualan online bahan pokok.

Hal ini dipaparkan Edwin Silangen saat mengikuti video conference pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) pengelolaan anggaran penanganan pandemi Covid-19, dengan Koordinator Wilayah Pencegahan (Korwilgah) 3 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Aida Ratana Zulaiha di Manado, Kamis 14 Mei 2020.

BACA JUGA: Rp521 Miliar, Anggaran Penanganan Covid-19 di Sulut

“Di Provinsi Sulut, pak gubernur telah melakukan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat. Tim ini sudah mendampingi Pemerintah Provinsi Sulut, diminta atau tidak,” jelas Edwin, seraya mengapresiasi Korsupgah KPK yang tanpa henti melakukan pengawalan kepada Pemerintah Provinsi Sulut bersama dengan 15 kabupaten dan kotadi Sulut terkait anggaran penanganan Covid-19.

BACA JUGA: Bantuan Kemensos di Sulut Sebesar Rp4,93 M Bagi 1.826 Lansia

Sekdaprov Sulut, Edwin Silangen didampingi sejumlah pejabat mengikuti video conference pencegahan tipikor pengelolaan anggaran penanganan pandemi Covid-19, dengan Korwilgah 3 KPK, Aida  Ratana Zulaiha, Kamis 14 Mei 2020.
Sekdaprov Sulut, Edwin Silangen didampingi sejumlah pejabat mengikuti video conference pencegahan tipikor pengelolaan anggaran penanganan pandemi Covid-19, dengan Korwilgah 3 KPK, Aida Ratana Zulaiha, Kamis 14 Mei 2020.

Sementara Korwilgah 3 KPK, Aida Ratna Zulaiha mengingatkan pentingnya penerapan mekanisme recofusing yang akuntabel sesuai prosedur dan pelaporan dalam pencegahan korupsi pengelolaan anggaran Covid-19 di Sulut.

“Ketepatan penggunaan anggaran recofusing harus rasional, sesuai kebutuhan penanganan pandemi Covid-19 dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah),” ujarnya.

BACA JUGA: Pemkot Tomohon Diminta Jujur Tentang Anggaran Covid-19

Mekanisme pengadaan barang dan jasa, Aida mengatakan, juga harus akuntabel, sesuai identifikasi kebutuhan, berdasarkan prosedur bencana, tapi tidak memanfaatkan bencana untuk Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang tidak relevan, kewaspadaan terhadap kewenangan berlebih dan mencegah potensi benturan kepentingan conflict of interest.

“Pendampingan dan pengawasan dari Inspektorat dan BPKP dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, terutama untuk Pengadaan Barang dan Jasa serta kegiatan strategis, penting dan harus optimal,” pesannya.

BACA JUGA: Orang Sudah Meninggal Dunia Tetap Terima Bansos?
BACA JUGA: Desa Kolongan Tetempangan Dipuji Presiden Jokowi

 

VERONICA DSK

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

[Video) Covid-19, Penjelasan Gugus Tugas Sulut, Kamis 14 Mei 2020

Read Next

WHO: Kemungkinan Virus Corona Tak Akan Hilang

Leave a Reply