You are currently viewing Penggunaan Vaksin MR Dianggap Telah Penuhi Prasyarat Keadaan Darurat
Ilustrasi.

Penggunaan Vaksin MR Dianggap Telah Penuhi Prasyarat Keadaan Darurat

Perumusan hukum fiqh dimaksudkan sebagai cara untuk mendapatkan pencapaian maksud disyariatkan agama yang mencakup 5 hak dasar manusia (al-dlaruriyyat al-khamsah) yakni hifdzh al-din (menjaga agama), hifdzh al-nafs (menjaga jiwa), hifdzh al-‘aql (menjaga akal sehat), hifdzh al-nasl wa al-‘irdl (menjaga keturunan dan harga diri) dan hifdzh al-mal (menjaga harta benda).

Kelima hak dasar tersebut menjadi rujukan utama dalam memberikan hukum fiqh, termasuk kepada hukum yang semula (hukum asal) sudah jelas halal dan haramnya. Pembahasan vaksin MR merupakan bagian dari upaya pemenuhan hifdzh al-nafs dan hifdzh al-nasl wa al-‘irdl.

Hal ini dikemukakan Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Abdul Ghoffarrozin, melalui siaran pers Kantor Staf Presiden yang diterima publikreport.com, Jumat, 14 September 2018.

“Keduanya menjadi bahan pertimbangan utama dalam hal hukum penggunaan vaksin MR. Bila ditemukan dalil (dasar argumentasi, nash atau non-nash) yang menjadikannya berstatus darurat (dlaruriy), maka hukum asal keharaman menjadi patut dipertimbangkan,” jelas Abdul.

Menurut Abdul, ada banyak keadaan objektif yang menunjukkan tingkat bahaya penyakit rubella yang akan dialami anak usia 09-15 tahun, jika tidak mendapatkan imunisasi vaksin MR. Dalam pandangan madzhab Hanafi dan Maliki, keadaan perubahan dari daging babi ke dalam bentuk lain, sudah menjadi alasan perubahan sebuah hukum dari semula haram menjadi halal. Adanya sebuah kekhawatiran tentang sebuah kejadian penyakit berat, itu sendiri sudah termasuk menjadi prasyarat keadaan darurat.

“Sedangkan dalam pandangan madzhab Syafii, mengingat potensi dan bukti bahaya pengabaian vaksin MR, maka keadaan tersebut sudah termasuk keadaan darurat,” ungkapnya.

BACA JUGA: Sempat Dipolemikkan, Dinkes Minut Targetkan 48.607 Vaksin MR

Leave a Reply