PUBLIKREPORT.com

‘Penguasa’ Dituding Buat LPM Tomohon ‘Tak Berdaya’

INGIN ARTIKEL DIBACAKAN:

Walikota tidak keluarkan penegasan soal posisi kita. Sebagai Ketua LPM, saya juga tidak bisa banyak bicara kalau ada anggota LPM kelurahan yang belum jalankan fungsi pengawasannya”

Rooije Rumende, Ketua LPM Kota Tomohon.

TOMOHON, publikreport.com – Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kota Tomohon dinilai tiba-tiba jadi ‘mandul’ dan ‘tak berdaya’. Padahal LPM adalah mitra pemerintah dalam hal pengawasan. Bahkan LPM menerima tanggung jawab dari pemerintah dan masyarakat untuk mengawal penggunaan Dana Kelurahan yang mulai digelontorkan negara sejak tahun 2019, lalu.

Pendapat ini dikemukakan sejumlah Pengurus LPM kelurahan yang ada di Kota Tomohon.

LPM diperkuat dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tomohon Nomor 23 tahun 2005. Herannya, LPM belum punya laporan hasil pengawasan penggunaan Dana Kelurahan yang mencapai Rp350 juta setiap tahun disemua kelurahan,” ungkap John S, saat berbincang dengan publikreport.com Selasa 03 Maret 2020.

Penyebab LPM seakan ‘tak berdaya, John menduga dan mensinyalir karena adanya keterlibatan ambil proyek dari sejumlah LPM kelurahan. Padahal, menurut John yang mengaku pengurus LPM salah satu kelurahan di Kecamatan Tomohon Barat, Pengurus LPM kelurahan se-Kota Tomohon telah diingatkan Ronny Lumowa (mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kota Tomohon) supaya jangan ikut ambil proyek agar tidak mempengaruhi tugas pengawasan.

BACA JUGA: Warga Soroti Penggunaan Dana Kelurahan

Terpisah, Anggota LPM Kelurahan Kayawu, Juliana Pangau mengungkapkan tentang posisi LPM yang tidak jelas.

LPM memang punya dasar pijakan yaitu Keppres (Keputusan Presiden) Nomor: 49 tahun 2001, yang juga diperkuat lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 73 tahun 2005, dan termasuk Perda Kota Tomohon. Tapi faktanya, kita seperti tidak punya kekuatan karena tidak ada petunjuk atau penegasan kewenangan dari Walikota Tomohon,” jelasnya.

BACA JUGA: Keluhan Warga Terkait Dana Kelurahan di Kota Tomohon

Ketua LPM Kota Tomohon, Rooije Rumende saat dimintai tanggapan mengakui posisi LPM jadi tidak jelas karena tidak disosialisasikan Pemerintah Kota Tomohon kepada pemerintah kelurahan.

Waktu lalu kami sudah berkali-kali sampaikan pada walikota supaya LPM dikumpul bersama lurah-lurah. Disini disosialisasikan, termasuk sampai dimana batasan kewenangan LPM. Tapi sayang itu belum dilaksanakan,” ujarnya.

Tanpa Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) pelengkap Perwako (Peraturan Walikota), Rooije mengaku, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa.

Walikota tidak keluarkan penegasan soal posisi kita. Sebagai Ketua LPM, saya juga tidak bisa banyak bicara kalau ada anggota LPM kelurahan yang belum jalankan fungsi pengawasannya,” jelas Rooije yang juga adalah dosen di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado.

BACA JUGA: Pengurus LPM Minta Walikota Tomohon…..

Terkait ajang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang bisa melibatkan organisasi masyarakat (ormas) LPM, Rooije dengan tegas mengatakan tidak.

Di Pilkada Tomohon, kita pasti akan hindari keterlibatan LPM. Ketua LPM Tomohon tidak bisa diintervensi. Lain mungkin kalau saya pegawai Pemerintah Kota Tomohon. Saya juga berharap pada ormas lain supaya hindari politik Pilkada, karena dalam ormas pasti punya dinamika dan sikap politik berbeda. Kita harus fair,” tegasnya. JOPPY JW

BACA JUGA: LPM Desak Polri Berangus Togel di Sulut

 

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Seleksi Paskibra Kabupaten Bergulir

Read Next

Embung Senilai Rp1,1 Miliar di Tomohon Mubasir

Leave a Reply