Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Sulut usai menandatangani beita acara penetapan Ranperda Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Tahura Gunugn Tumpa HV Worang menjadi Perda pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Jumat 02 Februari 2018.
Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Sulut usai menandatangani beita acara penetapan Ranperda Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Tahura Gunugn Tumpa HV Worang menjadi Perda pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut, Jumat 02 Februari 2018.

Perda Tahura, Olly: Landasan Pijak Pengelolaan dan Pelestarian Hutan

MANADO, publikreport.com – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan Taman Hutan Rakyat (Tahura) Gunung Tumpa adalah bagian dari komitmen pemerintah daerah, untuk terus berupaya menghadirkan dokumen peraturan daerah di bidang kehutanan atau kawasan pelestarian alam yang paripurna, sekaligus implementatif dan mampu mendukung gerak langkah pembangunan daerah dan pencapaian yang semakin baik.

“Perda ini bisa dijadikan landasan pijak untuk melakukan pengelolaan dan pelestarian hutan,” tegas Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut tentang pengambilan keputusan terhadap Ranperda Perlindungan, Pengawetan dan Pemanfaatan Gunung Tumpa HV Worang, Jumat 02 Februari 2018, serta Penetapan Propemperda 2018. Dalam kesempatan ini Olly juga menyampaikan Ranperda tentang pembentukan BUMD PT Jaminan Kredit Daerah dan Ranperda tentang pertambangan mineral.

Sulut, menurut Olly, memerlukan upaya pembaharuan dan penataan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral yang memperhatikan prinsip lingkungan hidup. Hal ini penting, di mana DPRD dapat turut membahas dan menyempurnakan lewat kajian komprehensif, sehingga dapat memantapkan kinerja dalam roda pemerintahan.

BACA JUGA: Tentang Wisata, Olly: Kita Butuh Investor

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Perlindungan, Pengawetean dan Pemanfaatan Tahura Gunung Tumpa HV Worang, Raski Mokodompit mengatakan, sangat merespons positif. Dipaparkannya, bilamana ada perubahan Ranperda, yakni dari 60 pasal berkurang menjadi 55 pasal, terdiri dari perlindungan pengawetan, dan pembinaan dan pengawasan. Pemanfaatan Tahura harus disesuaikan dengan keperluan yaitu penelitian, koleksi kekayaan alam, pemanfaatan karbon serta pemanfaatan air dan pemanfaatan tradisional masyarakat serta penangkaran hewan. | ALFIAN TEDDY

Leave a Reply