Seorang perempuan nelayan Dukuh Tambakpolo, Demak, Jawa Tengah (Jateng) mengolah ikan kecil dengan cara dikeringkan saat musim paceklik. (Foto: Nuswantoro/ Mongabay Indonesia)
Seorang perempuan nelayan Dukuh Tambakpolo, Demak, Jawa Tengah (Jateng) mengolah ikan kecil dengan cara dikeringkan saat musim paceklik. (Foto: Nuswantoro/ Mongabay Indonesia)

Perempuan Nelayan, Profesi Berat tanpa Pengakuan Negara. Ada Apa?

Perjuangan selama dua tahun bagi 31 perempuan nelayan asal Dukuh Tambakpolo, Kabupaten Demak, Jawa Tengah (Jateng), bukanlah waktu yang sebentar. Perjuangan untuk mendapatkan kartu asuransi nelayan itu, memerlukan jalan panjang yang tidak mudah dan berliku. Paling utama, adalah proses mengubah identitas kartu tanda penduduk (KTP) mereka dari status ibu rumah tangga menjadi nelayan.

Dalam memperjuangkan hak perempuan tersebut, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) bersama Persaudaraan Perempuan Nelayan Indonesia (PPNI) konsisten selama dua tahun mendampingi 31 perempuan tersebut dan memberikan advokasi kepada mereka. Khusus untuk penggantian status identitas KTP, waktu yang dihabiskan mencapai sembilan bulan.

Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati menjelaskan, pergantian status identitas menjadi penting, karena Negara belum mengakui ibu rumah tangga menjadi bagian dari penerima kartu asuransi nelayan. Untuk itu, perlu dilakukan pergantian status pada identitas KTP agar bisa mendapatkan kartu asuransi nelayan. Tetapi sayang, untuk melewati proses tersebut pun, ke-31 perempuan tersebut harus menjalani proses yang rumit.

Untuk mengubah identitas profesi, mereka harus melewati perlawanan dari para pemangku kebijakan dari tingkat lokal hingga provinsi,” ungkap Susan, dalam keterangan tertulisnya, pekan lalu.

Susan menyebutkan, salah satu momen mengharukan yang harus dilewati para perempuan nelayan tersebut, adalah ketika mereka melakukan audiensi dengan DPRD Provinsi Jateng. Saat itu, ketika KIARA dan PPNI menyampaikan maksud dan tujuan, para anggota langsung menertawakannya. Bahkan, ada di antara anggota Dewan tersebut yang berpendapat kalau profesi perempuan nelayan itu adalah nista.

Karena sejatinya perempuan itu harus di rumah dan dimuliakan. Itu adalah pemikiran yang salah,” ungkapnya.

Beban berat

Pernyataan anggota DPRD Jateng itu, bagi Susan, jelas sangat memalukan karena sudah salah menilai profesi yang sudah disandang para perempuan tersebut sejak lama. KIARA mencatat perempuan nelayan sesungguhnya memegang peranan penting dalam rantai produksi perikanan. Andil mereka sangat besar, dari sejak praproduksi, produksi, hingga pasca produksi yang jam kerjanya melebihi 17 jam dalam sehari.

Dengan kata lain, Susan menegaskan, perempuan nelayan yang ada di seluruh pesisir Nusantara, bukanlah sekedar istri nelayan, melainkan adalah nelayan yang bekerja langsung dari melaut dan berperan penting di dalam ruang domestik maupun ruang publik. Akan tetapi, profesi perempuan nelayan masih belum diakui oleh Negara secara resmi.

Perempuan nelayan masih diakui sebagai bagian dari rumah tangga nelayan, sesuai dengan UU No.7/2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam,” jelasnya.

Menurut Susan, selama ini Negara telah keliru menilai dan melihat perempuan nelayan berjuang dan memberikan kontribusinya untuk dunia perikanan nasional. Perjuangan mereka, sudah seharusnya disejajarkan dengan nelayan laki-laki, karena tugasnya yang kompleks dan sekaligus berperan untuk memastikan pemenuhan protein bangsa.

Susan menjelaskan, keberadaan perempuan nelayan sangat berperan di seluruh Nusantara, terutama di 12 ribu desa pesisir yang menyebar di seluruh provinsi. Tanpa mereka, rumah tangga dan industri perikanan tidak akan bisa berdiri dengan tegak hingga bisa mengirimkan protein ke atas meja makan di rumah semua warga Negara Indonesia.

Leave a Reply