You are currently viewing Pilkada, Olly: Jangan Ada Politik Identitas
RAKORDA - Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pilkada serentak 2018 yang diikuti Kapolda Sulut, Irjen Bambang Waskito, Kasdam XIII/Merdeka, Brigjen Fajar Setyawan, Kabinda Sulut, Laksma Heri Jamhari, Plt Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Meiki M Onibala dan para bupati serta walikota se-Sulut di ruang Mapalus Kantor Gubernur, Selasa 13 Maret 2018.

Pilkada, Olly: Jangan Ada Politik Identitas

MANADO, publikreport.com – Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey meminta masyarakat untuk tidak menggunakan politik identitas menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di enam kabupaten dan kota di Sulut, 27 Juni 2018 nanti. Alasannya, politik identitas dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.

Diketahui, politik identitas berpusat pada politisasi identitas bersama atau perasaan ‘kekitaan’ yang menjadi basis utama perekat kolektivitas kelompok. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa ‘sama’, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya.

“Marilah kita menyatukan tekad dan komitmen untuk menciptakan Pilkada Serentak yang dilandasi bangunan etika politik, serta tidak diselimuti kepentingan radikalisme dan politik identitas,” kata Olly pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pilkada Serentak Sulut 2018 di ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Selasa, 13 Maret 2018.

Sinergitas dari semua pemangku terkait, Olly menegaskan, adalah kunci utama suksesnya pelaksanaan Pilkada 2018 yang akan berlangsung di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut), Kota Kotamobagu, Kabupaten Kepulauan Talaud serta Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro (Sitaro).

“Sinergitas, persatuan, kesatuan persepsi, tekad dan komitmen dan keseragaman langkah seluruh stakeholder adalah kunci utama untuk mensukseskan Pilkada,” serunya.

Pilkada serentak 2018 di Sulut, Olly melanjutkan, diikuti 16 pasangan calon (paslon), dengan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) 626.892 jiwa yang tersebar di 79 kecamatan dan 800 desa dan kelurahan.

Dukungan Pemerintah Provinsi Sulut terhadap hajatan politik yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), menurut Olly, sesuai Pasal 126 Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Leave a Reply