PUBLIKREPORT.com

Pjs Gubernur Sulut Pantau Penerapan Protokol Kesehatan

Mendagri minta Pjs Gubernur kawal Pilkada yagn aman dari Covid-19

MANADO, publikreport.com – Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Agus Fatoni, Minggu 27 September 2020, memantau penerapan protokol kesehatan di beberapa tempat di Kota Manado. Tempat yang dipantau, seperti rumah makan, Mantos (Manado Town Square) dan Kawasan Mega Mas serta tempat lainnya yang mengundang keramaian.

“Hal ini guna memastikan agar penerapan protokol 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) diterapkan oleh masyarakat Manado,” kata Agus.

BACA JUGA:

Diketahui, angka Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) di Kota Manado tergolong tinggi. Terhitung per 27 September 2020 pukul 18:00 WITA, kasus yang terkonfirmasi positif mencapai 2.019. Sedangkan pasien yang sembuh sebanyak 1551 dan 93 meninggal.

“Untuk itu penerapan protokol kesehatan perlu lebih ditingkatkan. Dengan disiplin protokol kesehatan diharapkan penyebaran pandemi dapat dikendalikan dan diatasi,” ujar Agus.

Mendagri minta Pjs Gubernur kawal Pilkada yagn aman dari Covid-19

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menginstruksikan 4 Pjs Gubernur yang akan bertugas untuk mengawal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Para Pjs yang telah ditunjuk diminta untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan damai dan aman dari penyebaran Covid-19.

Diketahui, Mendagri secara resmi telah menunjuk empat pejabat di lingkungan Kemendagri dan BNPP sebagai Pjs Gubernur di empat provinsi yang akan menggelar Pilkada. Empat pejabat yang ditunjuk sebagai Pjs Gubernur itu adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar sebagai Pjs Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendagri, Agus Fatoni sebagai Pjs Gubernur Sulawesi Utara, Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Restuardy Daud sebagai Pjs Gubernur Jambi dan Kepala BPSDM Kemendagri Teguh Setyabudi sebagai Pjs Gubernur Kalimantan Utara.

” Kita tahu bahwa mulai besok kita mulai memasuki tahapan inti dalam tahapan prosesi Pilkada Tahun 2020 yang puncaknya adalah 09 Desember 2020. Inilah amanah dari UU (Undang-Undang) yang sudah disepakati dengan para pihak untuk itu sesuai dengan aturan bahwa pejabat-pejabat yang ikut running lagi ikut berkonsentrasi lagi, otomatis perlu digantikan karena harus melaksanakan cuti kampanye untuk menjaga netralitas maka digantikan dengan penjabat sementara, terutama di 4 provinsi meskipun ada 9 provinsi sebetulnya melaksanakan Pilkada,” kata Tito Karnavian.

Dua provinsi, yakni Sumatera Barat (Sumbar) dan Sulteng (Sulawesi Tengah), karena gubernurnya sedang menjabat di periode kedua, Tito mengatakan, mereka tetap menjabat. Sementara tiga provinsi lainnya yang juga menggelar Pilkada, yakni Bengkulu, Kalteng (Kalimantan Tengah) dan Kalsel (Kalimantan Selatan), walau gubernurnya ikut pemilihan, tapi wakilnya tak ikut dalam Pilkada. Otomatis wakilnya yang menjabat sementara.

“Perlu kita pahami bahwa terjadi juga cuti kampanye untuk pejabat tingkat kabupaten/kota, ini juga otomatis perlu diganti, baik yang diajukan oleh gubernur masing-masing maupun juga ada yang dinilai dari unsur Kemendagri,” jelasnya.

Di kabupaten dan kota yang akan menggelar Pilkada, Tito berharap, segera dilakukan acara yang sama, yakni penyerahan keputusan kepada yang akan menjabat sebagai kepala daerah sementara. Ini agar, para kepala daerah yang bertarung di Pilkada, bisa berkonsentrasi penuh menjalani tahapan kampanye.

“Kemudian kepada rekan-rekan penjabat yang dilantik pada saat ini saya minta betul setidaknya dua agenda utama ini bisa dijadikan pegangan yang harus dilakukan, yang pertama adalah mengawal Pilkada agar Pilkada ini bukan hanya sekedar aman, lancar, tertib, tapi bisa menemukan kepala daerah yang baik tapi lebih daripada itu,” pesannya.

Di tengah situasi pandemi ini, Tito meminta para penjabat untuk menjadi motor. Karena ia minta Pjs yang ditunjuk segera berkoordinasi dengan Forkopimda setempat dan semua stakeholder yang ada di daerahnya masing-masing. Para Pjs harus bisa membuat Pilkada ini tidak menjadi media penularan Covid-19.

“Untuk tidak menjadi media penularan maka mindset kita yang harus kita balik. Ada pandangan bahwa Pilkada ini merupakan agenda politik dan pemerintahan sesuai amanat UU yang harus dilaksanakan, tetapi tidak hanya sekedar itu banyak faktor-faktor lain. Faktor lain yang sangat penting adalah kita merubah mindset bahwa Pilkada ini menjadi momentum penting bagi daerah, karena daerah ini ada 548 pemilihan kepala daerahnya ada 270, tapi karena ada 9 gubernur otomatis kabupaten dan kota yang ada di provinsi tersebut juga melaksanakan ikut terdampak dalam Pilkada ini, totalnya 309 daerah,” paparnya.

BACA JUGA:

Tema sentral Pilkada ini, menurut Tito, penanganan pandemi Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Karenanya ia berharap, para calon kepala daerah betul-betul adu gagasan dan adu berbuat dalam menghadapi Covid-19. Dan, untuk mendukung agar Pilkada ini menjadi momen dalam menekan Covid-28 di tingkat nasional, maka 309 wilayah harus bergerak bersama-sama. Ini sangat penting artinya untuk mendukung langkah-langkah penangangan Covid-19 tingkat pusat yang dipimpin langsung Presiden RI, Joko Widodo. Karena kalau pusat sendiri bergerak itu hanya 50%. Mesin yang lainnya, yakni 548 daerah harus bergerak serempak.

“Jadi ada 4M yang betul-betul harus diterapkan dalam Pilkada ini. Ada 3 yang dianjurkan, ada 1 yang dilarang. Satu yang dilarang adalah kerumunan sosial, terutama kerumunan sosial yang tidak bisa menjaga jarak. Oleh karena itulah rapat koordinasi yang sudah dilakukan dengan berbagai stakeholder di tingkat pusat maupun daerah, rapat dengan parpol dan Sekjen Parpol sudah memberikan instruksi kepada daerah masing-masing untuk patuh kepada protokol Covid-19 begitu juga dengan paslon di tiap-tiap daerah oleh KPU, Bawaslu dan Forkopimda,” ujarnya.

Intinya, Tito menegaskan, kerumunan sosial sedapat mungkin tidak terjadi. Yang ada hanya pertemuan terbatas. Itu pun hanya dibatasi betul jumlah peserta yang hadir, terutama daerah-daerah yang tidak memiliki sinyal elektronik.

“Sebanyak mungkin didorong untuk menggunakan sarana media daring dalam jaringan elektronik, baik media konvensional ada tv, radio, media cetak, media sosial yang sekarang luar biasa. Aplikasi seperti zoom, live streaming di YouTube, Instagram, Twitter, group-group sosial media, yang itu bisa mencapai ribuan, puluhan ribuan orang, ini yang kita harapkan ada perubahan tata cara berkampanye di tahun 2020 karena ada pandemi Covid-19. Ini yang saya minta sama-sama kita tegakkan, menghindari kerumunan sosial,” paparnya.

BACA JUGA:

Kemudian ada 3 hal yang dianjurkan, yang bisa membantu penanganan Covid-19, yaitu pemakaian masker secara benar, mencuci tangan dengan semua bahan kimia yang menghancurkan lemak, hand sanitizer berbasis alkohol, klorin, dan lain-lain serta menjaga jarak. Dalam konteks 3 ini, ia sudah sampaikan kepada KPU agar para kontestan didorong untuk mengutamakan alat peraga yang terkait penanganan Covid-19.

“Inilah kira-kira mengenai masalah Pilkada, demikian juga masalah covid. Saya kira menjadi agenda kedua bagi rekan-rekan penjabat untuk bekerjasama segera. Temui dan koordinasi dengan Forkopimda masing-masing agar penanganan Covid-19 lebih baik daerahnya menjadi lebih aman, lebih bisa terkendali, termasuk dengan memperkuat testing, agresif, dan lainnya. Kemudian melakukan tracing, dan di karantina bagi yang positif. Serta memperkuat kapasitas kesehatan, treatment untuk bagi yang sakit. Disamping tentunya dalam Pilkada ini kita harus amankan juga gangguan konvensional terutama konflik-konflik. Ada mekanisme-mekanisme penanganan konflik yang sudah disiapkan, bagi yang tidak lolos bisa melakukan gugatan ke Bawaslu, PTUN, Mahkamah Agung, tapi bagi yang bandel kalau sudah melakukan kerumunan sosial, melanggar maka akan ditegakkan bukan hanya dengan PKPU tapi UU lain di luar itu juga banyak, meskipun kita mengharapkan itu digunakan sebagai langkah terakhir,” paparnya.

Koordinasi, Tito memaparkan, sangat penting. Karenanya ia minta semua semua kontestan mentaati protokol kesehatan. Dan para Pjs kepala daerah yang telah ditunjuk harus ikut mendorong supaya para kontestan Pilkada benar-benar mentaati protokol kesehatan.

” Terakhir, untuk rekan-rekan penjabat koordinasi terus dengan pejabat yang sedang cuti. Terutama terkait kebijakan-kebijakan. Tentunya penjabat sementara tidak bisa membuat kebijakan yang strategis, karena hanya 71 hari. Intinya koordinasi kalau mau membuat kebijakan-kebijakan yang penting sehingga program-program yang sudah dibuat oleh pejabat yang sedang cuti itu tetap bisa berlanjut dan sepanjang itu positif, bangun hubungan baik dengan semua pihak, ” ujarnya.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Government delineates five key agendas to drive digital transformation

Read Next

Penularan Covid-19 Terjadi dari Orang-orang Terdekat