Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, tentang pemberlakukan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali selang 03-20 Juli 2021.
Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan, tentang pemberlakukan PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali selang 03-20 Juli 2021.

PPKM Darurat Akan Diterapkan Secara Tegas dan Terukur

JAKARTA, PUBLIKREPORTcom – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali akan dilakukan pemerintah secara tegas dan terukur. Komitmen ini, menurutnya, telah disepakati para kepala daerah yang termasuk dalam cakupan PPKM Darurat yang mulai berlaku 03-20 Juli 2021.

“Tadi kami sudah bicara dengan para gubernur, bupati dan walikota. Kita semua sepakat akan melaksanakan ini dengan tegas. Presiden telah memerintahkan kita semua untuk melaksanakan PPKM Darurat dengan tegas dan terukur,” ungkap Luhut dalam keterangan pers secara virtual, Kamis 01 Juli 2021.

Pola operasi PPKM Darurat di wilayah Jawa dan Bali, Luhut menegaskan, telah dijabarkan secara terperinci. Setiap pemerintahan baik tingkat kabupaten, kota dan provinsi maupun pusat mencermati kembali hal-hal yang dikerjakan.

“Jadi sudah jelas tingkat pusat mengerjakan apa, tingkat provinsi apa, dan tingkat kabupaten/kota juga apa. Semua sudah jelas,” ujarnya.

“Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari kabupaten dan kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada kabupaten dan kota yang kekurangan alokasi vaksin. Jadi karena darurat ini kita buat fleksibel, tetapi tetap dalam koridor aturan main,” kata Luhut memaparkan sejumlah kewenangan dan hal yang harus dilakukan jajaran terkait mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), hingga TNI/Polri (Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia).

PPKM Darurat ini, Luhut melanjutkan, para kepala daerah harus melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan. TNI, Polri, dan kejaksaan akan mendukung penuh para kepala daerah dalam mengkoordinasikan pelaksanaan PPKM Darurat.

“Semua terintegrasi, TNI/Polri dan pemerintah daerah agar melakukan pengawasan yang ketat terhadap pemberlakuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat,” paparnya.

Bagi daerah kabupaten dan kota yang tidak termasuk dalam cakupan area PPKM Darurat, Luhut mengatakan, tetap memberlakukan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menetapkan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) di desa da kelurahan.

Ketentuan PPKM Darurat ini, Luhut menuturkan, akan dituangkan secara detail dalam Instruksi Mendagri yang juga akan memuat mengenai sanksi yang akan diterapkan jika terjadi pelanggaran.

“Dalam hal gubernur, bupati dan walikota tidak melaksanakan ketentuan pengetatan aktivitas masyarakat selama periode PPKM Darurat akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” tegasnya.

Pemerintah, menurut Luhut, saat ini siap untuk menangani lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Dipastikannya ketersediaan oksigen dan suplai obat-obatan yang sebelumnya dikhawatirkan masyarakat dapat terjaga.

“Kami meminta masing-masing provinsi agar membentuk satgas (satuan tugas) yang memastikan ketersediaan oksigen, alkes (alat kesehatan) dan farmasi. Satgas ini agar berkoordinasi langsung dengan Menkes (Menteri Kesehatan) jika terjadi kesulitan suplai,” terangnya.

Leave a Reply