Ilustrasi.
Ilustrasi.

PPKM Mikro Diperpanjang, Ini Ketentuannya

JAKARTA, PUBLIKREPORTcom – Sejumlah ketentuan tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 13 Tahun 2021. Instruksi Mendagri tersebut mengatur tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di tingkat desa dan kelurahan untuk pengendalilan penyebaran Covid-19. Berdasarkan Instruksi Mendagri tersebut, PPKM Mikro Tahap 10 berlaku mulai 15-28 Juni 2021.

Terdapat 10 ketentuan dalam pelaksanaan PPKM Mikro ini, yakni:

Kegiatan di tempat kerja/perkantoran, di mana kabupaten/kota yang berstatus zona merah harus menerapkan work from home (WFH) 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen. Kabupaten/kota yang berstatus zona orange dan kuning menerapkan WFH 50 persen dan WFO 50 persen.

Pelaksanaan WFH dan WFO tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan (prokes) secara lebih ketat, pengaturan waktu kerja secara bergantian dan pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain.

Mengenai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM), kabupaten/kota yang berada dalam zona kuning dan orange melaksanakan KBM sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan penerapan prokes secara lebih ketat. Untuk kabupaten/kota yang berada dalam zona merah melaksanakan KBM secara daring (online). Pengaturan lebih lanjut ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) atau peraturan kepala daerah (Perkada).

Bagi sektor esensial atau usaha yang bergerak di bidang kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri objek vital nasional/ tertentu, dan kebutuhan pokok masyarakat, tetap dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan prokes secara lebih ketat.

Instruksi Mendagri itu juga mengatur pengaturan pemberlakuan pembatasan pada kegiatan restoran (makan/minum di tempat) sebesar 50 persen dan untuk layanan makanan pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai jam operasional restoran dengan penerapan prokes lebih ketat.

Untuk pusat perbelanjaan/mal dilakukan pembatasan jam operasional sampai pukul 21.00 dengan penerapan prokes lebih ketat, disertai pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50 persen.

Sementara kegiatan konstruksi dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan prokes lebih ketat.

Ketentuan di tempat ibadah, yakni bagi kabupaten/kota selain pada zona merah diizinkan untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan prokes lebih ketat. Kabupaten/kota pada zona merah dibatasi secara ketat dan lebih mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah.

Leave a Reply