PUBLIKREPORT.com

Pratikno: Pemerintah Tak Berniat Revisi UU Pemilu dan Pilkada

Keterangan foto: Pratikno, Mensesneg.

INGIN BERITA DIBACAKAN: https://publikreport.com

JAKARTA, publikreport.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno menegaskan pemerintah tidak menghendaki adanya revisi terhadap dua Undang-Undang (UU), yakni UU Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Menurutnya, undang-undang yang telah baik sebaiknya dijalankan.

“Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut. Prinsipnya, jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah. Yang sudah baik tetap dijalankan. Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu itu kan sudah dijalankan dan sukses. Kalaupun ada kekurangan hal-hal kecil di dalam implementasi itu nanti KPU (Komisi Pemilihan Umum) melalui PKPU (Peraturan KPU) yang memperbaiki,” jelas Pratikno di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa 16 Februari 2021.

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pratikno mengatakan, dalam undang-undang tersebut diatur jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024. Menurutnya, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.

“Pilkada serentak bulan November tahun 2024 itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan, Pilkada serentak itu. Masak sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya? Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Presiden, makanya sudah ditetapkan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Pratikno menyatakan, pemerintah tidak mau mengubah undang-undang yang sudah diputuskan tapi belum dijalankan.

Pratikno berharap tidak ada narasi yang dibalik-balik terkait isu revisi kedua undang-undang tersebut menjadi seakan-akan pemerintah mau mengubah keduanya.

“Tolong ini saya juga ingin titip ya, tolong jangan dibalik-balik seakan-akan pemerintah yang mau mengubah undang-undang. Enggak, Pemerintah justru tidak ingin mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan tetapi belum kita laksanakan. Kaitannya dengan Pilkada serentak itu,” katanya.

0 Reviews

Write a Review

Read Previous

Masyarakat Harus Merasakan Kehadiran Pemerintah

Read Next

26 Februari 2021, Caroll dan Wenny Dilantik