Presiden: Anggaran Jangan Sampai Menguap Sia-sia
Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Steven OE Kandouw, saat menerima DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2019, dari Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), Selasa, 11 Desember 2018 di Istana Negara, Jakarta. DIPA diserahkan kepada kementerian, lembaga, instansi vertical dan pemerintah daerah.

Presiden: Anggaran Jangan Sampai Menguap Sia-sia

JAKARTA, publikreport.com – Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah agar fokus dalam belanja  Anggaran Pendapatan Nasional (APBN). Jangan sampai APBN menguap sia-sia tanpa hasil yang jelas seperti belanja rutinitas, belanja birokrasi atau operasional, tapi lupa pemanfaatannya untuk rakyat.

“APBN harus mengacu pada money folow program. Jangan hanya dipakai kanan kiri atas bawahpenggunaan tidak jelas dan tidak fokus,” tegas Jokowi pada penyerahan DIPA(Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerahdan Dana Desa tahun 2019, kepada kementerian, lembaga, instansi vertical danpemerintah daerah, Selasa, 11 Desember 2018, di Istana Negara.

 APBN, Jokowi mengingatkan, memiliki semangat untuk mendorong investasi dan daya saing melalui pembangunan SumberDaya Manusia (SDM) yang sehat dan mandiri.

Volume APBN Tahun Anggaran (TA) 2019, Jokowi mengatakan, meningkat sebesar 13,7 persen,yakni dari Rp1.9 triliun menjadi Rp2.1 triliun.

“Kerja keras untuk mencapai target penerimaan harus dilakukan, baik dari sisi perpajakan maupun non perpajakan. Namun, dengan tetap menjaga iklim usaha sertamelanjutkan dukungan insentif untuk kegiatan usaha dan investasi,” ujarnya.

Pada belanja APBN 2019, Jokowi mengungkapkan, dianggarakan sebesar Rp2.4 triliun atau naik 11 persen dari volume belanja di TA 2018 yang sebesar Rp 2.2 triliun.

“Tentunya,pemerintah harus mengalokasikan belanja tersebut dengan baik dan akuntabel guna meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mempercepat pembangunan,” ucapnya.

DIPA 2019, Jokowi memaparkan, yang diserahkan kepada kementerian , lembaga sebesar Rp855.4 triliun dan belanja non kementerian, lembaga sebesar Rp778.9 triliun. Transfer dana ke daerah dan dana desa sebesar Rp826.8 triliun kepada gubernur yang merupakan wakil dari pemerintah pusat di daerah.    

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, belanja pemerintah padaTA 2019 difokuskan untuk mendukung pembangunan SDM, peningkatan daya saing,ekspor dan investasi serta peningkatan value for money.

Penetapana sumsi dasar ekonomi makro tahun 2019 dipengaruhi oleh kewaspadaan atas tingginya ketidakpastian global. Untuk pertumbuhan ekonomi diproyeksikansebesar 5.3 persen dengan  asumsi nilaitukar rupiah terhadap dolar AS mencapai Rp 15.000 per USD (Dolar Amerika Serikat).