Presiden: Jika Pelayanan Publik Cepat dan Transparan, Tidak Ada Suap
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan Hari Anti Korupsi Sedunia di Jakarta, Selasa, 04 Desember 2018.

Presiden: Jika Pelayanan Publik Cepat dan Transparan, Tidak Ada Suap

JAKARTA,  publiikreport.com – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pelayanan publik terintegrasi, cepat dan transparan agar bisa menekan praktek suap dan korupsi. Sistem pelayanan public  seperti ini harus dijadikan model nasional.

“Sistem pelayanan publik, jika sederhana, cepat dan transparan, tidak ada relevansinya untuk menyuap. Yang menyuap itu pasti yang ribet, bertele-tele, dan tidak transparan,” ujar Jokowi dihadapan para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah menteri, dan ketua partai politik yang hadir dalam pembukaan Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia), Selasa, 04 Desember 2018.

BACA JUGA: Masyarakat Menuntut Kualitas Pelayanan Publik

Sekarang ini diakui Jokowi, sudah ada beberapa pemerintah daerah yang bisa dijadikan contoh bagi daerah lain untuk menekan angka korupsi. Salah satu cara untuk menekan praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) adalah dengan penguatan sistem monitoring internal.

Beberapa daerah-daerah yang dapat dijadikan contoh, menurut Jokowi, seperti DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, dan Kabupaten Boyolali.

“Kalau kita buat satu contoh dari kementerian/lembaga, satu provinsi, satu kabupaten, akan mudah sekali untuk menekan KKN,” ucapnya.

BACA JUGA: Standar Pelayanan Publik Harus Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Saat ini, Jokowi melanjutkan, dunia sedang menghadapi tantangan yang besar dan kompleks. Di era globalisasi, yang dibutuhkan adalah penguasaan teknologi demi kepentingan bersama. Kompetisi di tingkat dunia tidak lagi ditentukan oleh besar kecilnya suatu negara, namun seberapa cepat ia beradaptasi dengan perubahan.

“Yang berani berinovasi akan mengalahkan yang hanya rutinitas,” tegasnya.

Kunci untuk melakukan percepatan itu, Jokowi menjelaskan, adalah dengan reformasi birokrasi. Para penyelenggara negara dan birokrat tak boleh lagi mempersulit masyarakat yang hendak mengurus berbagai hal.

“Pangkas birokrasi yang mempersulit langkah. Lakukan debirokrasi,” ujarnya. | DORANG

Leave a Reply