You are currently viewing Presiden: Kepala Daerah Jangan Sekedar Mengikuti Rutinitas
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menko Polhukam, Mahfud MD, Mendagri, Tito Karnavian dan Seskab, Pramono Anung pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual, dari Istana negara, Jakarta, Rabu 14 April 2021.

Presiden: Kepala Daerah Jangan Sekedar Mengikuti Rutinitas

JAKARTA, publikreport.com – Jabatan yang dieman para kepala daerah adalah kehormatan, sekaligus sebuah tanggung jawab besar. Sehingga para kepala daerah harus bekerja dengan berorientasi pada hasil

Demikian pesan Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan arahan kepada para kepala daerah pada rapat koordinasi (rakor) yang digelar virtual, Rabu 14 April 2021.

“Jabatan yang diberikan kepada saudara-saudara adalah kehormatan, sekaligus juga sebuah tanggung jawab yang besar, tanggung jawab yang berat. Oleh sebab itu, jangan sampai saudara-saudara ini hanya mengikuti prosedur yang ada. Harus goal oriented, harus result oriented. Orientasinya adalah hasil. Harus berani berinovasi, bukan sekadar mengikuti rutinitas,” tegas Jokowi dari Istana Negara, Jakarta.

Karena itu, Jokowi menyerukan, agar para kepala daerah jangan hanya puas membaca laporan saja dalam bekerja. Melainkan harus langsung melakukan pengecekan dan kontrol di lapangan. Inovasi, kecepatan, ketepatan kebijakan adalah hal yang sangat diperlukan saat ini sehingga para kepala daerah perlu bekerja dengan menggunakan skala prioritas.

“Bapak, ibu dan saudara sekalian harus membuat kebijakan yang fokus dengan skala prioritas yang jelas, sehingga nanti alokasi anggarannya juga lebih fokus dan terkonsentrasi. Saya melihat satu provinsi ada yang mata anggaran kegiatannya sampai 40 ribu. Menurut saya, semakin sedikit kegiatan secara manajemen akan semakin gampang mengontrol dan mengeceknya dan hasilnya akan kelihatan,” ungkapnya.

Terkait dengan anggaran, Jokowi berpesan agar para kepala daerah cukup membuat beberapa kegiatan besar dengan anggaran yang terkonsentrasi ke kegiatan tersebut dibandingkan dengan dibagi ke banyak kegiatan kecil. Dengan demikian, hasilnya akan bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat.

“Sebagai contoh, ada anggaran di sebuah kabupaten Rp2 triliun misalnya. Hati-hati, saya titip yang namanya belanja aparatur, belanja pembangunan, belanja modal dilihat lebih besar yang mana. Usahakan agar belanja pembangunan, belanja modal itu lebih besar dari belanja aparatur. Kalau sudah ketemu belanja pembangunan belanja modal, jangan sampai yang namanya anggaran itu dibagi rata ke masing-masing unit atau dinas. Hati-hati,” ujarnya.

Leave a Reply