Presiden: Kepala Daerah Jangan Sekedar Mengikuti Rutinitas
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menko Polhukam, Mahfud MD, Mendagri, Tito Karnavian dan Seskab, Pramono Anung pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Tahun 2021 yang digelar secara virtual, dari Istana negara, Jakarta, Rabu 14 April 2021.

Presiden: Kepala Daerah Jangan Sekedar Mengikuti Rutinitas

Ciptakan Lapangan Kerja

Para kepala daerah, Jokowi juga meminta agar memanfaatkan APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) masing-masing dalam membantu masyarakat dilapisan bawah yang terdampak pandemi. Salah satu caranya yaitu dengan memperbanyak program-program padat karya yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan di daerah.

“Saya minta agar APBD ini bisa memberikan pekerjaan kepada masyarakat dilapis bawah dengan cara perbanyak program-program padat karya untuk penciptaan lapangan pekerjaan sambil menunggu ekonomi kembali pulih sepenuhnya,” ucapnya.

Pemerintah daerah (pemda) juga dimintanya harus bersegera mengeksekusi bantuan sosial yang sangat dibutuhkan warganya. Pemerintah pusat sendiri telah mengalokasikan bantuan sosial (bansos) yang juga diberikan kepada masyarakat di daerah. Namun, apabila terdapat sejumlah titik di daerah yang masih belum tersentuh bantuan tersebut, maka pemerintah setempat dapat langsung bergerak cepat untuk turut memberikan bantuan sosial.

“Bantu juga usaha mikro, kecil, dan menengah, baik itu permodalan, produksi, maupun pemasarannya karena ini akan menggerakkan ekonomi daerah,” bebernya.

Tak kalah penting, Jokowi menjelaskan, kembali menekankan soal investasi di daerah yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang implementasi pelaksanaannya harus didukung penuh demi membuka seluas-luasnya kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota jangan memperlambat yang namanya izin investasi karena investasi menciptakan lapangan pekerjaan,” tegasnya.

Investasi yang masuk ke suatu daerah, Jokowi melanjutkan, pada gilirannya juga akan menggerakkan perekonomian daerah itu. Ketidaksigapan untuk melayani perizinan investasi berarti akan turut memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah yang juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Selain itu, investasi juga akan memberikan pemasukan kepada negara dan daerah. Dari aktivitas investasi itulah, Jokowi menyatakan, negara maupun daerah dapat menarik pajak dan retribusi.

“Sebanyak 76 persen pendapatan negara itu diperoleh dari pajak. Besar sekali. Kalau ada investasi baru mendirikan perusahaan, pabrik, atau industri artinya ada yang kita pungut pajaknya. Ada tambahan lagi,” paparnya.

Oleh sebab itu, Jokowi mengingatkan, pemerintah daerah supaya memberikan pelayanan dan dukungan penuh bagi dunia usaha yang hendak melakukan investasi. Apabila hal demikian dapat dilakukan, maka pemulihan ekonomi daerah dan nasional diyakini akan dapat dengan mudah dilakukan.

Turut mendampingi Jokowi pada rakor tersebut, antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dan Sekretaris Kabinet (Setkab), Pramono Anung. | DORANG

Leave a Reply