Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai refocusing dan realokasi anggaran, kemudian juga kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2021, Selasa 14 April 2020.
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai refocusing dan realokasi anggaran, kemudian juga kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2021, Selasa 14 April 2020.

Presiden Minta Mendagri dan Menkeu Tegur Daerah yang Belum Siapkan Anggaran Covid-19

JAKARTA, publikreport.com – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, saat ini beberapa daerah yang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)-nya masih business as usual. Sehingga dirinya meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) agar menegur daerah yang belum siapkan anggaran Covid-19 (Coronavirus Disease 2019).

“Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial,” ungkap Jokowi saat memberikan pengantar pada sidang kabinet paripurna mengenai refocusing dan realokasi anggaran, kemudian juga kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal 2021, Selasa 14 April 2020.

Selain itu, Jokowi melanjutkan, ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi dan bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19.

“Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respons dan belum ada feeling dalam situasi yang tidak normal ini,” ujarnya.

BACA JUGA: Tinggal di Rumah, Ini Keluhan Warga Tomohon Terdampak Covid-19

Kepada Mendagri dan Menkeu, Jokowi juga meminta membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran serta kegiatan-kegiatan yang ada. Sehingga pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk bersama-sama mengatasi penyebaran Covid-19.

Terkait refocusing dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020, Jokowi mengatakan, sekali lagi agar seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah menyisir kembali APBN dan APBD-nya.

“Pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas, sekali lagi pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas. Potong rencana belanja yang tidak mendesak, perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat,” tegasnya.

BACA JUGA: Covid-19, Kepala Daerah Diminta Siapkan Bantuan Sosial

Semuanya, Jokowi menyerukan untuk fokus. Fokuskan semuanya, fokuskan semua kekuatan pada upaya penanganan Covid-19, baik itu dibidang kesehatan maupun penanganan dampak sosial ekonominya.

“Sudah berkali-kali saya sampaikan jangan sampai lari dari tiga prioritas yang saya sampaikan. Kesehatan yaitu Covid-19, yang kedua jaring pengaman sosial, yang ketiga stimulus ekonomi bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) serta pelaku usaha,” jelasnya. | DORANG

Leave a Reply