You are currently viewing PSBB Hingga Realokasi Anggaran dan Refocusing APBD
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan arahan pada rapat terbatas (ratas) melalui konferensi video dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin 06 April 2020.

PSBB Hingga Realokasi Anggaran dan Refocusing APBD

JAKARTA, publikreport.com – Komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah harus selalu dilakukan agar memiliki satu visi, satu garis yang sama dalam menyelesaikan Covid-19 (Coronavirus Disease 2019). Demikian pengantar Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada rapat terbatas dari Istana Negara, Senin 06 April 2020, melalui video conferece.

Selain aspek kerja sama, Jokowi juga menekankan sejumlah hal, Pertama, terkait dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Saya melihat sudah ada Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan) Nomor 9 Tahun 2020. Yang paling penting saya ingin menanyakan beberapa hal, terutama dengan nanti pelaksanaannya seperti apa dalam rangka kita memiliki sebuah kecepatan untuk mencegah, memutus rantai penyebaran Covid-19,” katanya.

Kedua, berkaitan dengan pembebasan bersyarat napi. Ini dihubungkan dengan Covid-19.

Seperti di negara-negara yang lain, saya melihat misalnya di Iran membebaskan 95.000 napi, kemudian di Brazil 34.000 napi, di negara-negara yang lainnya juga melakukan hal yang sama,” ungkapnya.

BACA JUGA: Pembatasan Sosial Berskala Besar, Juri: Pemda Terapkan …

Minggu yang lalu, Jokowi menyampaikan, sudah menyetujui agar ada juga pembebasan narapidana). “Karena memang Lapas (Lembaga Pemasyarakatan) kita yang over kapasitas sehingga sangat berisiko untuk mempercepat penyebaran Covid-19. Tetapi tidak bebas begitu saja. Tentu saja ada syaratnya, ada kriterianya, dan juga pengawasannya,” ujarnya.

Mengenai napi koruptor, Jokowi mengatakan, tidak pernah dibicarakan dalam rapat-rapat.

Jadi mengenai PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 99 tahun 2012 perlu saya sampaikan tidak ada revisi. Jadi pembebasan untuk napi hanya untuk napi pidana umum,” tegasnya.

BACA JUGA: Terapkan Physical Distancing, Jokowi: Harus Lebih Tegas

Ketiga, mengenai kecepatan tes Polymerase chain reaction (PCR). Jokowi minta pelaksanaan rapid test ini diberikan prioritas untuk orang-orang yang berisiko tinggi, baik itu dokter dan keluarganya, untuk yang PDP (Pasien Dalam Pengawasan), maupun ODP (Orang Dalam Pemantauan).

Sekali lagi, kecepatan pemeriksaan di laboratorium agar didorong lagi, ditekan lagi agar lebih cepat. Kita harapkan dengan kecepatan itu bisa diketahui siapa yang telah positif dan siapa yang negatif,” pesannya.

Kecepatan mengenai pengadaan dan distribusi alat pelindung diri (APD) dan alat-alat kesehatan (Aleks) yang dibutuhkan rumah sakit juga agar menjadi perhatian.

Kita sudah mendistribusikan, misalnya sebuah provinsi di daerah tetapi dari daerah itu juga harus diawasi, dilihat betul apakah sudah didistribusikan ke rumah sakit,” tuturnya.

BACA JUGA: Fasilitas Uji Pemeriksaan Covid-19 Diperbanyak

Leave a Reply