You are currently viewing PT MMP Minta Aktifkan Izin Tambang yang Sudah Dicabut, Respon Pemerintah?
Ilustrasi.

PT MMP Minta Aktifkan Izin Tambang yang Sudah Dicabut, Respon Pemerintah?

Perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara, tak hadir tanpa ada pemberitahuan. Perwakilan KSP, meski tak hadir namun menyampaikan pesan menyerahkan sepenuhnya isu penanganan izin MMP kepada KESDM dengan catatan, tetap menjunjung tinggi integritas keputusan hukum.

Perwakilan KPK juga tak hadir karena bertepatan dengan Hari Anti Korupsi sedunia.

Dalam rapat KKP mendukung dan mengapresiasi keputusan KESDM mencabut izin operasi produksi MMP sesuai putusan Mahkamah Agung 11 Agustus 2016.

Berdasarkan Pasal 26A UU No 1/2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pemanfaatan Pulau Kecil termasuk Pulau Bangka dan pemanfaatan perairan di sekitarnya untuk penanaman modal asing harus dapat izin ini Menteri Kelautan dan Perikanan.

KLHK, selain menegaskan mendukung KESDM mencabut IUP perusahaan menekankan jika MMP hendak melanjutkan kegiatan harus menyusun analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan memperoleh izin lingkungan baru. Namun, KLHK sudah mencabut izin lisensi Komisi Penilai Amdal Kabupaten Minahasa Utara yang melakukan proses amdal MMP karena tak sesuai prosedur.

Denganpencabutan izin lisensi Komisi Penilai Amdal ini maka izin lingkungan MMP otomatis tidak berlaku.

Catatan BKPM sampai dengan triwulan III 2018 realisasi investasi MMP sebesar Rp369 miliar.

Akhirnya, rapat mengusulkan KESDM menindaklanjuti surat permintaan MMP dengan balasan surat yang menyampaikan masalah MMP sudah selesai dengan terbitnya putusan MA dan keputusan pencabutan izin oleh Menteri ESDM. Pemerintah juga meminta MMP melaksanakan kewajiban sesuai Kepmen ESDM tertanggal 23 Maret 2017.

Sebelumnya, sesuai putusan MA Nomor 255 K/TUN, KESDM pada 23 Maret 2017 membatalkan IUP operasi produksi MMP melalui Kepmen ESDM No. 1361K/30/MEM/2017. Intinya, surat itu mencabut Kepmen ESDM No. 3109K/30/MEM/2014 tentang pemberian IUP operasi produksi MMP di Pulau Bangka.

Leave a Reply