You are currently viewing PT MMP Minta Aktifkan Izin Tambang yang Sudah Dicabut, Respon Pemerintah?
Ilustrasi.

PT MMP Minta Aktifkan Izin Tambang yang Sudah Dicabut, Respon Pemerintah?

Agung Pribadi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama KESDM,pada Sabtu (8/12/18), kala ditanya soal pertemuan dan bahasan rapat itu, akanmenanyakan kepada Biro Hukum KESDM. Pada Senin (10/12/18), kala ditanya lagi,dia juga masih bilang akan ditanyakan ke Biro Hukum KESDM.

Adanya permintaan pengaktifan kembali IUP perusahaan tambang di Pulau Bangka inidinilai Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) sebagai tindakan pembangkangan hukumatas putusan MA.

“Sehari sebelum rapat antara lembaga di KESDM, Jatam telah mengirimkan surat protes danlegal opinion kepada Biro Hukum KESDM,” kata Ki Bagus Hadi Kusuma, aktivisJatam, Kamis, 06 Desember 2018.

Dalam putusan pengadilan, katanya, jelas MMP telah melanggar hukum dan menyalahiperizinan, antara lain penambangan di pulau kecil, merusak lingkungan danmencemari lingkungan.

“Serta tidak melibatkan masyarakat dalam proses perizinan karena mayoritas warga Pulau Bangka menolak kehadiran tambang.”

Soal argumen penggugat telah berdamai dengan MMP, katanya, tak bisa diterima karenaberdasarkan temuan dan pengakuan warga, kuat dugaan bahwa penggugat yangberdamai mencabut gugatan telah menerima sejumlah uang.

Alasan lain yang dikemukakan sebagai dasar perusahaan meminta pengaktifan kembali, bahwa perkara telah dibatalkan PTUN Jakarta, kata Bagus, tak sah secara hukum.

Bagus mengemukan beberapa alasan. Pertama, karena sebagian penggugat masih bertahan dan tak mencabut gugatan ataupun berdamai.

Kedua, dalam putusan kasasi menyebutkan dalam perkara TUN tidak mengenal dading atau damai hingga putusan PTUN Jakarta itu masih berlaku dan berkekuatan hukum tetap. | MONGABAY.co.id

Leave a Reply