You are currently viewing Puluhan PNS Dijatuhi Sanksi
Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek), Tjahjo Kumolo yang juga adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memimpin sidang Bapek di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa 07 Januari 2020.

Puluhan PNS Dijatuhi Sanksi

HUKUM

JAKARTA, publikreport.com – Sebanyak 83 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah (pemda) disidang Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) karena dianggap melanggar peraturan Disiplin PNS. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Bapek, Tjahjo Kumolo yang juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), diputuskan sebanyak 73 PNS dijatuhi hukuman Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS).

Kemudian terdapat 8 pegawai yang dijatuhi sanksi berupa penurunan pangkat tiga tahun, serta dua orang yang dijatuhi hukuman penurunan pangkat satu tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 pegawai tersandung pelanggaran tidak masuk kerja lebih dari 46 hari. Pelanggaran lain diantaranya seperti penyalahgunaan narkotika, beristri lebih dari satu orang tanpa izin pejabat yang berwenang, calo CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), penyalahgunaan wewenang, hingga gratifikasi.

Kepada para anggota Bapek, Tjahjo Kumolo berpesan, agar tetap berpegang pada tiga pertimbangan, yaitu kepada putusan pimpinan, pengaduan-pengaduan para pihak, dan putusan pengadilan.

Beberapa hal-hal yang masih abu-abu kita harus berhati-hati, terutama yang menyangkut dengan nasib dan nama baik orang,” pesannya saat membuka sidang Bapek, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Selasa 07 Januari 2020.

Anggota Bapek, Tjahjok menegaskan, harus konsisten dan objektif sehingga menutup peluang terjadinya penggugatan balik. Selain itu, ditekankannya sanksi tegas akan diberikan terhadap pegawai yang terjerat kasus narkoba (narkotika dan obat-obatan terlarang), penipuan atau kasus calo CPNS.

BACA JUGA: Sembilan ASN Minut Terancam Dipecat

Hadir pada sidang Bapek tersebut, Sekretaris Bapek, Bima Haria Wibisana yang juga Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji, perwakilan dari Kejaksaan Agung RI, Sekretariat Kabinet, Badan Intelijen Negara (BIN), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, serta Dewan Pengurus Nasional (DPN) Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). | DORANG

Leave a Reply