Kepala daerah se-Sulawesi Utara (Sulut) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin 27 Mei 2019.
Kepala daerah se-Sulawesi Utara (Sulut) pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin 27 Mei 2019.

Raih WTP, Kesejahteraan Rakyat Meningkat?

MANADO, publikreport.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama 14 kabupaten dan kota di Sulut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini ini tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2018 yang diserahkan BPK, Senin 27 Mei 2019.

Pemerintah Provinsi Sulut meraih opini WTP yang kelima kalinya. LHP diserahkan Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis kepada Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulut.

Tujuan akhir WTP adalah meningkatnya kemakmuran rakyat. Seperti di Sulut, perekonomian tumbuh 6,01 persen, penduduk miskin turun menjadi 7,5 persen dan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) mencapai 72,2. Semuanya ini lebih baik dari rata-rata nasional,” kata Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis.

Opini WTP yang diberikan BPK, Harry mengatakan, berdasarkan pemeriksaan BPK, dimana disimpulkan penyusunan LKPD TA 2018 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material.

Selain itu, menurutnya Pemerintah Provinsi Sulut telah menyusun dan merancang unsur-unsur sistem pengendalian intern, yakni lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Ini menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan oleh seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulut,” tegasnya.

BACA JUGA: Opini BPK ke Pemkab Bolmong, TMP

Leave a Reply