Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut tentang Penjelasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019, di gedung DPRD Sulut, Senin 15 Juni 2020.
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut tentang Penjelasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019, di gedung DPRD Sulut, Senin 15 Juni 2020.

Realisasi PAD 2019 Pemprov Sulut, Rp1,2 Triliun

Kendati demikian, Steven mengakui, APBD Sulut TA 2019 belum sepenuhnya mampu mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat, karena diperhadapkan dengan kondisi keterbatasan anggaran. Karena itu, segenap komponen pembangunan di Sulut teristimewa jajaran DPRD Sulut untuk terus bekerja bersama, memberi masukan dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulut dalam menata dan mengelola keuangan daerah di tahun-tahun mendatang, agar semakin bermuara pada kepentingan rakyat, dengan dipandu visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

Sebelumnya, Steven mengapresiasi kerja keras jajaran eksekutif dan legislatif Sulut dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Dimana dalam beberapa tahun terakhir ini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) secara berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Sebagai salah satu indikator keberhasilan dari proses pembangunan, maka saya mengajak segenap stakeholder pembangunan di daerah ini untuk terus bekerja bersama, bersinergi, serta berada dalam satu tekad dan komitmen, sehingga Pemerintah Provinsi Sulut mampu meraih opini WTP dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBD pada tahun anggaran-tahun anggaran ke depan,” ujarnya.

Rapat paripurna ini digelar dengan Protokol Covid-19. | VERONICA DSK

Leave a Reply