You are currently viewing Reforma Agraria untuk Pemerataan Ekonomi
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Montty Girianna dialog dengan masyarakat penerima manfaat program karhutladan perhutanan sosial pada talkshow ‘Pemanfaatan Hutan untuk Kemandirian Ekonomi’, Sabtu, 27 Oktober 2018 di Manado, Sulawesi Utara (Sulut).

Reforma Agraria untuk Pemerataan Ekonomi

MANADO, publikreport.com – Tiga pilar utama, yakni lahan, kesempatan dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dirancang untuk menyiapkan ekonomi nasional lolos dari jebakan middle income trap menuju status sebagai negara maju.

Terkait lahan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Montty Girianna menjelaskan, kebijakan reforma agraria dilaksanakan melalui legalisasi aset tanah masyarakat, redistribusi lahan, pemberian akses pemanfaatan lahan kehutanan dengan skema perhutanan sosial, dan moratorium perkebunan sawit.

“Target Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) mencapai 9 juta hektar yang terdiri dari legalisasi aset dan redistribusi aset masing-masing seluas 4.5 juta hektar. Untuk legalisasi ditargetkan diselesaikan 3.9 juta hektar sertifikasi tanah melalui program kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan 0.6 juta hektar legalisasi lahan-lahan transmigrasi,” ujar Montty dalam talkshow ‘Pemanfaatan Hutan untuk Kemandirian Ekonomi’, Sabtu, 27 Oktober 2018 di Manado, Sulawesi Utara (Sulut).

Sedangkan untuk redistribusi, Montty mengatakan, ditargetkan 4.1 juta hektar lahan dari pelepasan kawasan hutan, serta 0.4 juta hektar dari lahan terlantar dan ex-Hak Guna Usaha (ex-HGU). Untuk perhutanan sosial mencapai 12.7 juta hektar yang diperoleh dari kawasan hutan termasuk yang dikelola oleh Perusahaan Hutan Negara Indonesia (Perhutani) dan Industri Hutan Negara (Inhutani).

“Melalui reforma agraria, masyarakat petani tidak hanya diberikan lahan usaha, tetapi juga diberikan program pemberdayaan ekonomi seperti bantuan sarana produksi, modal usaha, pemasaran, dan keterampilan,” jelasnya.

Sementara itu, untuk pengelolaan perhutanan sosial terbagi menjadi dua yaitu di Jawa pada lahan perhutani dan di luar Jawa dilaksanakan dengan mempertimbangkan luas lahan yang dapat diakses, jangka waktu pengelolaan, sistem pengelolaan dan subyek perhutanan sosial.

“Pengelolaan perhutanan sosial ini pun didukung oleh ketersediaan offtaker atau avalis, modal usaha dengan bunga 9% oleh Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta pendampingan dan penerapan skema bagi hasil yang lebih bermanfaat kepada petani,” kata Montty.

Sebagai informasi, capaian perhutanan sosial per tanggal 16 Oktober 2018 dari target seluas 12 juta hektar, realisasi telah mencapai angka 2.06 juta hektar dengan rincian 2.02 juta hektar berada di luar pulau Jawa dan 41.4 ribu hektar berada di pulau Jawa (lahan Perhutani).

Leave a Reply