Batu cinnabar, bahan bikin merkuri dengan latar belakang rumah penambang liar di Gunung Botak. (Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia)
Batu cinnabar, bahan bikin merkuri dengan latar belakang rumah penambang liar di Gunung Botak. (Foto: Tommy Apriando/ Mongabay Indonesia)

Rekomendasi Ombudsman Terkait Penghapusan Merkuri

Pemerintah Indonesia menandatangani Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri) pada 10 Oktober 2013 di Kumamoto, Jepang. Kemudian ditindaklanjuti dengan pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 11/2017 tentang Pengesahan Konvensi Minamata. Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) dengan periode pelaksanaan 2018-2030.

Ombudsman membuat kajian soal rencana aksi dan pelaksanaan RAN-PPM di lapangan serta merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah.

Kami mengapresiasi RAN-PPM ini sebagai salah satu kebijakan bagus yang diharapkan direspon dengan baik oleh instansi terkait. Kami kemudian mengkaji sejauh mana pihak-pihak yang disebut oleh RAN-PPM ini melakukan tugas dan kegiatannya,” kata Adrianus Meliala, anggota Ombudsman di Jakarta, baru-baru ini.

RAN-PPM memuat strategi, kegiatan, dan target pengurangan dan penghapusan merkuri prioritas pada bidang manufaktur, energi, pertambangan emas skala kecil dan kesehatan.

Strategi yang termuat dalam RAN PPM, yakni penguatan komitmen, koordinasi, dan kerjasama antarkementerian lembaga pemerintah. Juga, penguatan koordinasi kerja sama antarpemerintah pusat dan daerah, pembentukan sistem informasi, penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi. Lalu, penguatan komitmen dunia usaha dalam pengurangan merkuri, serta penerapan teknologi alternatif ramah lingkungan. Juga soal pengalihan mata pencaharian masyarakat lokal dan penguatan penegakan hukum.

Dalam kajian Ombudsman, seperti pertambangan dan peredaran merkuri di Gunung Botak, Maluku, potensi terjadi maladministrasi. Hal serupa juga kemungkinan terjadi di provinsi lain karena penambangan emas skala kecil banyak terdapat di penjuru negeri.

Bukan tidak mungkin penggunaan bahan merkuri sebagai zat pengikat emas masih terus digunakan.

Dia bilang, penggunaan dan peredaran merkuri adalah permasalahan sistemik yang harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat dan daerah.

Merkuri, katanya, merupakan bahan berbahaya dan beracun yang tahan urai dan dapat terakumulasi dalam makhluk hidup hingga perlu pengaturan agar tak timbul dampak negatif.

Leave a Reply