Ribuan Rumah di Sulut Akan Diperbaiki Pemerintah
Ilustrasi.

Ribuan Rumah di Sulut Akan Diperbaiki Pemerintah

JAKARTA, publikreport.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada tahun anggaran (TA) 2020 ini akan melakukan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau lebih populer dikenal dengan bedah rumah bagi 2.200 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Program dengan total anggaran Rp38,5 miliar, yakni untuk peningkatan kualitas rumah sebesar Rp17,5 juta dan pembangunan baru senilai Rp35 juta.

Bedah rumah ini akan dilakukan di tujuh kabupaten dan kota yang ada di Sulut, yakni Kota Manado 195 unit, Kota Bitung 300 unit, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) 570 unit, Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) 530 unit, Kabupaten Minahasa 350 unit, Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) 200 unit dan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) 55 unit.

Di seluruh Indonesia, untuk TA 2020, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan akan meningkatkan kualitas 208.000 unit RTLH senilai Rp4,35 triliun dan membangun baru 12.000 unit RTLH senilai Rp459 miliar.

BACA JUGA: Bedah Rumah (RTLH) di Tomohon Dinilai Tak Tepat Sasaran

Program BSPS ini dilakukan dengan skema padat karya tunai guna mempertahankan daya beli masyarakat dan mengurangi angka pengangguran di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19. Selain itu bedah rumah juga merupakan salah satu upaya melawan Virus Corona dengan penerapan gaya hidup sehat dengan tinggal di rumah yang layak.

BACA JUGA: Setiap Orang Berhak untuk Tempat Tinggal serta Kehidupan yang Layak

BACA JUGA: Jerry Berharap Pemkot Kembalikan Cita-cita Pembentukan Kota Otonom Tomohon

Hal ini, menurut Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, merupakan bentuk perhatian pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah, sekaligus mengurangi angka pengangguran di daerah-daerah.

“Tentunya kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman,” jelasnya.

Setiap Kepala daerah diwajibkan menyampaikan surat kesiapan pelaksanaan program BSPS secara resmi di daerah masing-masing sebagai dasar dimulainya pelaksanaan bedah rumah. Bedah rumah ini dilakukan dengan memperhatikan syarat rumah layak huni yakni keselamatan bangunan dengan peningkatan kualitas konstruksi bangunan, kesehatan penghuni dengan pemenuhan standar kecukupan cahaya dan sirkulasi udara serta ketersediaan MCK (mandi, cuci, kakus) dan kecukupan minimum luas bangunan dengan pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang. | DORANG