Infografis Covid-19, per Rabu 01 April 2020. (sumber: covid19.go.id)
Infografis Covid-19, per Rabu 01 April 2020. (sumber: covid19.go.id)

Rp405,1 Triliun Anggaran Pemerintah Tangani Covid-19

BOGOR, publikreport.com – Pemerintah mengucurkan anggaran sebesar Rp405,1 triliun sebagai tambahan belanja dan pembiayaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) Tahun Anggaran (TA) 2020 untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Anggaran tersebut, menurut Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), akan dialokasikan kepada sejumlah pos yang diperlukan untuk menangani dampak Covid-19 mulai dari sisi kesehatan hingga dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

BACA JUGA: Covid-19, Ini Arahan Presiden Soal Bansos Bagi Masyarakat

Pemerintah memutuskan total tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun,” kata Jokowi dalam keterangan resminya melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat (Jabar), Selasa, 31 Maret 2020.

Dari jumlah tersebut, Rp75 triliun dialokasikan untuk belanja di bidang kesehatan, Rp110 triliun untuk perlindungan sosial, Rp70,1 triliun untuk insentif perpajakan dan stimulus kredit usaha rakyat (KUR), serta Rp150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional termasuk restrukturisasi kredit serta penjaminan dan pembiayaan dunia usaha, khususnya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

BACA JUGA: Covid-19, Kepala Daerah Diminta Siapkan Bantuan Sosial

Alokasi anggaran bidang kesehatan, Jokowi mengatakan, akan diprioritaskan untuk perlindungan tenaga kesehatan, terutama pembelian alat pelindung diri (APD), alat-alat kesehatan (alkes) seperti test kit, reagen, ventilator, dan lain-lainnya.

Juga untuk upgrade rumah sakit rujukan termasuk Wisma Atlet serta untuk insentif dokter, perawat, tenaga rumah sakit, dan santunan kematian tenaga medis serta penanganan permasalahan kesehatan lainnya,” jelasnya.

BACA JUGA: Tangani Covid-19, Pemda Diminta Alirkan Dana Tak Terduga APBD

Sementara alokasi anggaran sebesar Rp110 triliun bagi perlindungan sosial akan diprioritaskan untuk implementasi peningkatan sejumlah program dan kebijakan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako (sembilan bahan pokok), hingga Kartu Prakerja. Masing-masing dari program tersebut dilakukan peningkatan baik terhadap jumlah penerima manfaat maupun besaran manfaat yang diberikan.

BACA JUGA: Covid-19, Ini Hasil Rapat Gubernur se-Sulawesi

Juga akan dipakai untuk pembebasan bea listrik tiga bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA (volt ampere) dan diskon 50 persen untuk 7 juta pelanggan 900 VA. Termasuk di dalamnya untuk dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok yaitu Rp25 triliun,” bebernya.

BACA JUGA: Felly Anjurkan Anggaran Infrastruktur Dialihkan Tangani Covid-19

Adapun alokasi bagi pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional, Jokowi menjelaskan, pemerintah memberikan prioritas penggratisan PPh (Pajak Penghasilan) 21 untuk para pekerja sektor industri pengolahan dengan penghasilan maksimal Rp200 juta. Selain itu, ada juga percepatan restitusi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bagi 19 sektor tertentu untuk menjaga likuiditas pelaku usaha.

Di samping itu, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan nonfiskal seperti beberapa di antaranya ialah penyederhanaan larangan terbatas (lartas) ekspor, penyederhanaan lartas impor, serta percepatan layanan proses ekspor-impor melalui National Logistic Ecosystem (NLE) untuk menjamin ketersediaan barang yang saat ini dibutuhkan termasuk bahan baku industri. | DORANG

Leave a Reply