Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Diah Natalisa menyerahkan buku Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo.
Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Diah Natalisa menyerahkan buku Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo.

Saatnya Tinggalkan Pelayanan Konvensional

JAKARTA, publikreport.com – Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Diah Natalisa menyatakan, pemerintah sudah seharusnya mulai meninggalkan pelayanan konvensional yang sarat dengan antrean panjang, lama dan berbelit-belit. Untuk itu, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib melahirkan ide kreatif, terobosan, dan berpikir di luar kebiasaan. Langkah-langkah tersebut akan menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi yang akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Berpikir di luar kebiasaan mampu memberi kontribusi yang signifikan dalam perbaikan efisiensi dan efektivitas birokrasi kita, yang akhirnya dapat menjadi pemicu bagi pertumbuhan ekonomi,” pesan Diah pada peluncuran 15 aplikasi Sistem Online Unit Layanan Administrasi (SiOLA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin, 17 Desember 2018 di Jakarta.

Langkah nyata Kemendagri yang telah menjawab tantangan zaman untuk berinovasi dengan teknologi, sangat diapresiasi Diah. Menurutnya, inovasi SiOLA ini meliputi layanan konsultasi, penerbitan surat keterangan penelitian, rekomendasi perjalanan dinas ke luar negeri bagi ASN pemerintah daerah, serta rekomendasi perjalanan dinas luar negeri bagi pimpinan pemerintah daerah dan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), penerbitan surat keterangan terdaftar bagi organisasi kemasyarakatan, penerbitan surat pemberitahuan peneliti asing, dan masih banyak lagi. Semuanya dapat di akses melalui ula.kemendagri.go.id.

“Ke depan, baik fitur dan dan fasilitas aplikasi secara terus-menerus disempurnakan dan dikembangkan, sehingga bisa menjadi aplikasi yang dapat diandalkan pengguna layanan,” harap Diah.

Pemerintah, Diah menjelaskan, melalui Peraturan Presiden (PP) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, mendorong kementerian, lembaga dan pemerintah daerah untuk melaksanakan layanan berbasis elektronik baik di tata laksana internal birokrasi maupun proses pelayanan publik. Layanan berbasis elektronik dapat diterapkan untuk di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, dan sektor strategis lainnya.

Disamping itu, Kementerian PANRB melalui Surat Edaran Nomor 439 Tahun 2018 tentang Percepatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik mendorong kementerian, lembaga dan pemerintah daerah agar melakukan efisiensi penggunaan anggaran dengan memanfaatkan penggunaan aplikasi umum atau berbagi pakai.

Dengan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang terus meningkat, masyarakat maupun pengguna layanan menginginkan layanan yang efisien biaya dan waktu, prosedur dan dokumen yang bisa diproses secara online, akses cepat dan tepat serta kepastian informasi.

“Pemerintah sudah seharusnya mulai meninggalkan pelayanan konvensional yang terkenal dengan antri, lama dan berbelit-belit,” tegas Diah. | DORANG

Leave a Reply