Bintang Puspayoga, Menteri PPPA.
Bintang Puspayoga, Menteri PPPA.

Salah Satu Sinetron Dinilai Bentuk Pelanggaran Hak Anak

HUKUM

JAKARTA, PUBLIKREPORTcom – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menegaskan, setiap tayangan yang disiarkan media elektronik, seperti televisi, seyogyanya mendukung program pemerintah dan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan perkawinan anak, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pencegahan kekerasan seksual dan edukasi pola pengasuhan orang tua yang benar.

Pertanyaan ini dikemukakan, Bintang Puspayoga menyusul adanya sinetron berjudul ‘Suara Hati Isteri Zahra’ yang ditayangkan salah satu televisi swasta. Sinetron tersebut dinilainya sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak anak. Karena dalam sinetron itu ada anak usia 15 tahun diberikan peran sebagai isteri ketiga dan dipoligami.

“Sangat disayangkan sinetron tersebut tidak memperhatikan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dan perlindungan anak. Setiap tayangan harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja, dan wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak dan/atau remaja,” tegas Bintang.

Orang tua dari pemeran, menurut Bintang, seharusnya juga bijaksana dalam memilih peran yang tepat dan selektif menyetujui peran yang akan dimainkan oleh anaknya.

“Konten apapun yang ditayangkan oleh media penyiaran jangan hanya dilihat dari sisi hiburan semata, tapi juga harus memberi informasi, mendidik, dan bermanfaat bagi masyarakat, terlebih bagi anak. Setiap tayangan harus ramah anak dan melindungi anak,” ujarnya.

Menyikapi hal tersebut, Bintang mengatakan, pihaknya sudah sudah melakukan koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Saya mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan oleh KPI. Kementerian PPPA dan KPI juga sepakat dalam waktu dekat akan segera melakukan pertemuan dengan rumah produksi untuk memberikan edukasi terkait penyiaran ramah perempuan dan anak,” ungkapnya.

Deputi Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Nahar mengatakan dari hasil telaah yang dilakukan Kementerian PPPA ditemukan beberapa aspek yang telah dilanggar dalam produksi sinetron tersebut. Kementerian menilai pihak televisi swasta telah menyampaikan ketidakbenaran.

“Terkait peran istri dalam sinetron ituyang diperankan seorang pemain usia anak, hal ini adalah bentuk stimulasi pernikahan usia dini yang bertentangan dengan program pemerintah khususnya Undang-Undang (UU) Nomor: 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan,” jelasnya.

Leave a Reply