You are currently viewing Sampah di Masa Pandemi, Bagaimana Potensi Pemanfataan?
Limbah plastik infus, perban, selang infus, kasa dan lainnya yang bercampur dengan sampah domestik di TPA Bakung, Sabtu, 6 Februari 2021. (Foto: Derri Nugraha/mongabay.co.id)

Sampah di Masa Pandemi, Bagaimana Potensi Pemanfataan?

Sisi lain, jasa pengolahan limbah B3 makin bertambah jumlah dan kapasitas, sekitar 20 perusahaan dengan kapasitas 384.120 kg per hari.

Meski demikian, katanya, sebaran belum merata hingga jadi kendala bagi fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah yang masih terbatas alat pemusnah limbah medis ini.

Untuk mengatasi kesenjangan itu, KLHK membangun enam fasilitas pemusnah limbah B3 medis di Sulawesi Selatan, Aceh, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Barito Kuala (Kalimantan Selatan).

“Hingga akhir 2024 ditargetkan terbangun 27 lokasi lain jadi pengelolaan limbah B3 medis dekat dengan sumbernya dan tak memberi hambatan dari aspek jarak dan biaya pengolahan,” katanya.

Masyarakat, kata Siti, bisa membantu memisahkan sampah medis berupa masker sekali pakai dengan cara menggunting masker, memasukkan ke kantong kertas dan memberi label lalu membuang di tempat sampah khusus pembuangan sampah medis.

Limbah non medis

Selain itu, limbah non medis juga sangat besar. Pada 2020, KLHK mencatat 67,8 juta ton timbulan sampah. Sayangnya, pengelolaan sampah masih di bawah 50% dari target 100% pada 2025.

“Sampah masih akan terus bertambah seiring pertumbuhan penduduk dan perubahan gaya hidup dan kesejahteraan yang makin meningkat,” kata Siti.

Mengutip data Badan Pusat Statistik 2020, katanya, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah tumbuh sangat tinggi mencapai 6,04%. Dengan kata lain, sektor ini adalah usaha yang tahan banting selama pandemi.

“Ini perwujudan prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan waste to resource melalui ekonomi sirkular dan sampah menjadi sumber energi.”

Saat ini, sudah ada dua provinsi dan 39 kota/kabupaten yang mengeluarkan kebijakan daerah terkait pelarangan dan pembatasan plastik sekali pakai. Pemerintah pusat, katanya, juga mengeluarkan tiga skema subsidi, dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID), dan bantuan biaya layanan pengolahan sampah (BPLS) untuk daerah-daerah ini.

KLHK juga terbitkan beberapa peraturan sebagai dasar penerapan sampah sebagai bahan baku ekonomi, baik dari sisi sirkular maupun sumber energi.

Leave a Reply